Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah

Soal Lainya:

• Daftar 373 Guru Lulus Seleksi Tahap I Calon Penyusun… Daftar 373 Guru Lulus Seleksi Tahap I Calon Penyusun Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) MadrasahPengumuman Hasil Seleksi Tahap I Calon…
• Dalam usaha pertahanan dan keamanan negara… Dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia, TNI dan POLRI berperan sebagai? kekuatan utama kekuatan pendukung kekuatan cadangan kekuatan sukarela…
• Sistem pertahanan nasional disebut dengan ancaman… Sistem pertahanan nasional disebut dengan ancaman non-militer terhadap badan-badan pemerintah di luar area pertahanan A. Cadangan B. Utama C. Penambahan…
• Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia sebelum… Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD Negara RI tahun 1945 adalah A. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama…
• Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan… Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah? Kementerian sekretaris negara kementerian kesehatan Kementrian…
• Pasal 15 UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008… Pasal 15 UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementrian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementrian negara…
• UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis, sedangkan… UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis, sedangkan hukum dasar tang tidak tertulis disebut a. Konstitusi b. Undang undang c. Dekret…
• Doktrin dan sekaligus strategi pertahanan Negara… Doktrin dan sekaligus strategi pertahanan Negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan nonmiliter secara menyeluruh dan terpadu…
• Momentum yang merupakan konsensus nasional yang… Momentum yang merupakan konsensus nasional yang merupakan konsep integrasi bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang resmi dan berdaulat adalah? Sumpah…
• Gerakan pemberontakan APRA (1950) di Bandung… Gerakan pemberontakan APRA (1950) di Bandung dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, di bawah ini tujuan utama APRA, kecuali? Ingin mengamankan…
• Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia… Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan Tingkat I dan Tingkat II Kabupaten dan…
• Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang… Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal…
• Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah… Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di daerah disebut A. Kewenangan…
• Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakan… Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara. Hal tersebut merupakan salah satu…
• Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945… Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen adalah A. pendahuluan, isi pokok, dan penjelasan B. pembukaan, pasal-pasal, penjelasan…
• Berdasarkan UUD 1945, bentuk pemerintahan Indonesia… Berdasarkan UUD 1945, bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik dengan sistem kabinet presidensil. Sedangkan berdasarkan konstitusi RIS 1949 ialah A. Kesatuan…
• Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan… Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan mengandung arti bahwa Kekayaan wilayah Nusantara adalah milik bersama bangsa Setiap warga negara…
• Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan… Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menciptakan Iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis Tatanan ekonomi yang benar-benar…
• Dalam bela negara maka negara bagian yang menjamin… Dalam bela negara maka negara bagian yang menjamin negara-negara Indonesia akan dijiwai oleh A. Semangat dan perjuangan untuk kemerdekaan nasional…
• ASN di Jawa Timur Dilarang Mudik, Kecuali Memenuhi Syarat ASN di Jawa Timur Dilarang Mudik, Kecuali Memenuhi SyaratAparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Timur Dilarang Mudik, Hal ini tertuang…