dapodikbangkalan Situs berbagi informasi pendataan dapodikdas dan administrasi kurikulum 2013 revisi terbaru.
Kemendikbud : Kuota Internet Siswa dan Guru Bisa Dibelikan Dari Dana BOS
Skema penyederhanaan kurikulum yang bisa diterapkan saat kondisi darurat akan diumumkan dalam waktu dekat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim.
Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk memperbaiki kualitas jaringan termasuk merancang solusi untuk atasi masalah kurikulum dan pengadaan kuota.
“Kami sedang merancang apa yang bisa kami lakukan untuk mengatasi masalah kurikulum dan pengadaan kuota, kami mendengar keluhan ini dan meresponsnya,” terang Nadiem saat meninjau SMK Ma’arif NU Ciomas, Bogor, Jawa Barat, (Kamis (2020/7/30).
Saat kunjungan ke sejumlah sekolah di kawasan Bogor, Nadiem mengatakan banyak menampung aspirasi dari para guru perihal masalah yang dihadapi selama melakukan Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ).
Mengacu pada hasil kunjungannya, selain permasalahan kurikulum dan kuota, ada juga sejumlah hambatan yang paling sering dihadapi orang tua dan siswa dalam menyelenggarakan PJJ.
“Pertama adalah penyediaan sarana pembelajaran, kedua adalah pengadaan kuota, ketiga adalah penyederhanaan kurikulum, dan keempat adalah penerapan pendidikan karakter,” terang Nadiem.
Penggunaan Dana BOS Untuk Membeli Kuota Siswa dan Guru dan Kurikulum Darurat
Nadiem berkomitmen untuk menjawab tantangan tersebut dengan memperbaiki kualitas jaringan. Tetapi, diperlukan adanya kolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait dalam mengupayakan meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan.
“Saya sadari kondisi ini sangat serius dan perlu segera diatasi, karena faktor ini adalah penentu penyampaian konten pembelajaran kepada siswa. Saya sangat mengapresiasi perjuangan dan kesabaran para guru dan orang tua yang telah semaksimal mungkin memfasilitasi PJJ bagi anak-anak,” jelas Nadiem.
Untuk mengatasi masalah kuota, Nadiem mengatakan bahwa sejak April lalu Kemendikbud telah melakukan relaksasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu sekolah dalam melaksanakan prioritas, termasuk menunjang PJJ.
“Kami menyadari bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan hal yang mudah. Apalagi dengan segala keterbatasan, baik infrastruktur berupa sinyal dan listrik, biaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, silakan kepala sekolah membeli kebutuhan yang menjadi prioritas sekolah, misalnya pembelian pulsa untuk guru maupun siswa, hand sanitizer, dan lain-lain,” jelas Mendikbud.
Dari ranah kurikulum Kemendikbud menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan mengumumkan skema penyederhanaan kurikulum yang bisa diterapkan dalam kondisi darurat.
“Model pembelajaran saat ini mengedepankan unsur fleksibilitas, jadi sekolah bisa mengatur apa yang cocok untuk kondisi mereka. Lakukan yang terbaik untuk anak. Ketika saya melihat institusi sudah melakukan yang terbaik untuk anak, saya menghargai kreativitas tersebut,” kata Nadiem.
“Saya senang, kepala sekolah dan guru mengambil kebijakan terhadap penerapan kurikulum yang sesuai dengan kondisi saat ini. Siswa dan guru bisa saling berbagi konten pembelajaran dengan guru dan murid-murid yang lain. Itulah guru penggerak,” ucapnya.
Terkait adanya masukan agar Kemendikbud menetapkan satu aplikasi yang bisa digunakan secara massal oleh sekolah dalam PJJ, Naidem mengatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan konsep merdeka belajar.
“Banyak platform yang bisa menjadi pilihan, kami beri kemerdekaan guru untuk menentukan yang terbaik,” jelasnya.
Nadiem mengatakan bahwa PJJ bukanlah kebijakan Kemendikbud. Justru, kata dia, yang sedang diupayakan bersama adalah bagaimana mengembalikan pembelajaran ke sekolah dengan memastikan keamanan dan kesehatan bagi seluruh warga pendidikan.
“Mari kita gotong-royong untuk berkolaborasi keluar dari krisis ini. Kita lakukan yang terbaik untuk murid-murid kita,” pungkas.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Nadiem Izinkan Dana BOS Dipakai Beli Kuota Internet Siswa dan Guru
