Tjahjo Kumolo : Pemerintah Belum Saatnya Revisi UU ASN, PPPK Jalan Terus - Dapodik Bangkalan

Tjahjo Kumolo : Pemerintah Belum Saatnya Revisi UU ASN, PPPK Jalan Terus

Tjahjo Kumolo : Pemerintah Belum Saatnya Revisi UU ASN, PPPK Jalan Terus. 

dapodikbangkalan.net - Pemerintah Belum Saatnya Revisi UU ASN, PPPK Jalan Terus. Pemerintah tegas menolak untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang diinisiasi oleh DPR RI dan sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021. 

Penolakan pembahasan revisi UU ASN itu disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dengan agenda pembahasan tingkat pertama revisi UU ASN. 

Pemerintah Belum Saatnya Revisi UU ASN, PPPK Jalan Terus
Pemerintah Belum Saatnya Revisi UU ASN, PPPK Jalan Terus


"Kami memberikan apresiasi atas inisiasibel DPR RI untuk merevisi UU ASN. Namun, kami menilai UU ASN tersebut belum saatnya direvisi," tegas Menteri Tjahjo seperti yg kami kutip dari jpnn.

Permasalahan Honorer dan Kesejahteraan ASN Bisa Diatur Dalam PP. 

MenPAN-RB juga mengatakan bahwa UU ASN merupakan komitmen semua bangsa. Pelaksanaannya sudah mulai membawa hasil. Selain itu pemerintah saat ini juga sedang menyusun grand design manajemen ASN. 

Pada kesempatan itu juga Tjahjo secara tegas menyatakan menolak pengaturan masalah honorer dimasukkan dalam undang-undang.

Pertimbangannya adalah masalah honorer dan kesejahteraan ASN bisa diatur dalam peraturan pemerintah. "Dalam hal kesejahteraan ASN dan tenaga honorer tidak perlu masuk dalam UU ASN," imbuhnya.

Kemendikbud Merekrut Satu Juta Guru PPPK. 

Untuk penuntasan masalah honorer pemerintah sedang menyelesaikan lewat skema PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Saat ini pemerintah melalui Kemendikbud mulai melakukan terobosan dengan merekrut satu juta guru PPPK. "Dari lima unsur pokok alasan DPR untuk merevisi UU ASN, empat di antaranya adalah domain pemerintah. Terutama soal kesejahteraan ASN, pengurangan PNS, honorer akan kami atur dalam PP sehingga tidak perlu dimasukkan dalam undang-undang," tegasnya. 

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Samsul Rizal menyebutkan bahwa ada banyak honorer yang tidak terselesaikan hingga saat ini karena terganjal UU ASN. Itulah sebabnya DPR berpendapat perlu ada revisi UU ASN agar ada pasal yang jadi celah untuk memasukkan honorer di atas 35 tahun bisa diangkat menjadi PNS.


sumber : jpnn

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda

Berkomentarlah yg baik dan sopan