Dapodik Bangkalan: 2020
Tampilkan postingan dengan label 2020. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label 2020. Tampilkan semua postingan

ALUR PENDAFTARAN SELEKSI PPPK 2021 TERBARU

ALUR PENDAFTARAN SELEKSI PPPK 2021 TERBARU

ALUR PENDAFTARAN SELEKSI PPPK 2021 TERBARU - Pelaksanaan Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021 direncanakan akan dibuka pada bulan Januari hingga Pebruari Tahun 2021. Akan ada dua acara besar Pemerintah disamping melaksanakan Seleksi PPPK, pemerintah juga telah merencanakan persiapan Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil pada bulan berikutnya yaitu bulan Maret Tahun 2021 mendatang.


ALUR PENDAFTARAN SELEKSI PPPK 2021 TERBARU

Rencana tersebut dikonfirmasi langsung oleh Bapak Tjahjo Kumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) . Beliau mengatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021 karena pada Tahun 2020 kemarin proses pelaksanaannya sempat tertunda.

Pemerintah akan memprioritaskan untuk formasi Tenaga Pendidik atau Guru juga Tenaga Kesehatan Dalam Proses Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini masih banyak diperlukan diberbagai Daerah.

Hal tersebut dipersiapkan terkait masih minimnya jumlah Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan masih untuk melaksanakan Pendidikan dan penanganan Kesehatan di saat Pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir ini.

Sebagai informasi, Pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Tahun 2021 akan dibuka sekitar 1 juta formasi untuk Guru Honorer, mulai dari Guru yang mengajar di Sekolah negeri maupun Sekolah Swasta hingga lulusan PPG yang saat ini statusnya belum mengajar juga dapat mengikuti proses Pendaftaran PPPK 2021 di bulan Januari s.d Pebruari 2021 mendatang.

Alur Pendaftaran Seleksi PPPK 2021

Sebelum melakukan Pendaftaran Seleksi PPPK 2021, silahkan siapkan terlebih dahulu hal penting berikut:

  1. Siapkan Nomor Peserta Ujian K-II untuk calon pendaftar dari Honorer Kategori II yang belum lulus pada Proses Pendaftaran PPPK di Tahun sebelumnya.
  2. Siapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pribadi.
  3. Siapkan Nomor Kartu Keluarga atau Nomor Induk Kependudukan milik Kepala Keluarga.
  4. Siapkan alamat email aktif beserta kata sandi atau password untuk  pembuatan user akun yang akan digunakan sebagai user dalam proses Pendaftaran PPPK di Tahun 2021. 
  5. Siapkan pertanyaan keamanan seperti nama Ibu Kandung atau nama Ayah kandung beserta jawaban sesuai pertanyaan tersebut.
  6. Siapkan pasfoto formal dengan ukuran  minimal 120 Kb dan maksimal 200 Kb dengan format JPG atau JPEG.

Setelah beberapa hal penting di atas sudah disiapkan, sekarang kita bisa melakukan registrasi/pendaftaran akun PPPK 2021.

  1. Buat akun di laman resmi Pendaftaran PPPK 2021 di https://sscasn.bkn.go.id
  2. Pilih menu PPPK atau https://ssp3k.bkn.go.id
  3. Lakukan registrasi dan mengisikan beberapa data penting yang wajib diisi
  4. Seperti NIK, Nama Lengkap, Tanggal Lahir, E-mail, dan upload dokumen yang diperlukan seperti file foto.
  5. Setelah semua formulir pendaftaran terisi semua dan datanya benar, calon pendaftar dapat mencetak Kartu Informasi Akun.
  6. Setelah memiliki Kartu Informasi Akun,login dilaman resmi SSP3K dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi atau password yang telah terdaftar sebelumnya.
  7. Setelah berhasil login,lanjutkan pengisian data yang diperlukan seperti foto selfi memegang KTP dan Kartu Informasi Akun.
  8. Setelah foto selfi berhasil di upload, calon pendaftar dapat memilih jabatan dan juga melakukan pengisian riwayat Pendidikan serta melengkapi biodata diri pribadi.
  9. Langkah Berikutnya calon pendaftar dapat mengunggah berkas yang diperlukan sesuai dengan ukuran dan format yang ditentukan oleh persyaratan instansi yang akan didaftarkan. 
  10. Setelah itu calon pendaftar memeriksa keabsahan data yang telah di isi melalui form resume. Jika ada data yang belum sesuai bisa dilakukan perbaikan Kembali sebelum Mencetak Kartu Pendaftaran.
  11. Langkah terakhir adalah, mengumpulkan berkas pendaftaran PPPK 2021 sesuai berkas yang telah di unggah pada laman resmi SSP3K. 
  12. Setelah itu calon pendaftar menunggu tim verifikasi data untuk memeriksa berkas data yang telah di unggah. Jika ternyata berkas calon pendaftar diterima dan lolos seleksi administrasi maka calon pendaftar akan menerima kartu ujian yang dapat digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti tahapan selanjutnya yakni Ujian Kompetensi.
  13. Panitia seleksi PPPK 2021 akan mengumumkan data peserta yang dinyakan lulus dalam Proses Pendaftaran PPPK 2021 melalui laman resmi Panitia Seleksi PPPK 2021 di setiap Daerah dan Pengumuman juga langsung bisa dilihat di akun masing-masing peserta seleksi PPPK Tahun 2021.

Demikian postingan kami kali ini mengenai Alur Pendaftaran Seleksi PPPK 2021. Semoga bermanfaat.


sumber:menpan.go.id 

Peraturan BKN No 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Juknis Pengadaan PPPK 2020

Peraturan BKN No 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Juknis Pengadaan PPPK 2020

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Merilis Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  

Peraturan BKN No 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Juknis Pengadaan PPPK 2020 diundangkan pada tanggal 13 November 2020.




Beberapa ketentuan peraturan BKN No 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 



Pasal 1 diubah dengan menambahkan 1 (satu) angka yakni angka 11, sehingga menjadi seperti berikut:

Pasal  1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

2. Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PPPK yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan PPPK. 

3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pem indahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pem binaan manajemen ASN di instansi pem erintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 

6. Instansi Pusat adalah kem enterian, lem baga pem erintah nonkem enterian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 

7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah, kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, perwakilan raky at daerah, lem baga teknis daerah. sekretariat dewan din as daerah, dan 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan uru san pemerintahan di bidang pendayagu naan aparatur negara. 

9. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lem baga pem erintah nonkem enterian yang diberi kewenangan m elakukan pem binaan dan menyelenggarakan m anajem en ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

10. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi. 

11. Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/ atau Kesehatan Jiwa adalah pemeriksaan dan penilaian kesehatan baik jasmani dan/ atau rohani yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian persyaratan fisik, psikologis, dan/ atau kesehatan jiwa dengan persyaratan dalam jabatan pada instansi pengadaan PPPK yang dilamar oleh peserta seleksi.

Ketentuan   Pasal  18   diubah,   sehingga  berbunyi   sebagai berikut:

Pasal 18 
( 1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PPPK paling kurang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:
a. seleksi administrasi; 
b. seleksi kompetensi; dan 
c. wawancara. 

(2) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi pengadaan PPPK dapat melakukan Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/ atau Kesehatan Jiwa dalam pelaksanaan seleksi sesuai dengan persyaratan jabatan pada Instansi Pemerintah. 

Demikian isi beberapa Perubahan Juknis Pengadaan PPPK 2020 Peraturan BKN No 18 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 13 November 2020.

Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa mendownload file Juknis Pengadaan PPPK 2020 Peraturan BKN No 18 Tahun 2020  di bawah ini.

=UNDUH= Juknis Pengadaan PPPK 2020 Peraturan BKN No 18 Tahun 2020 

Demikian postingan kami mengenai Juknis Pengadaan PPPK 2020 Peraturan BKN No 18 Tahun 2020, Semoga Bermanfaat.

Muncul Peringatan Segera Habiskan Saldo Pelatihan Prakerja, Adakah Sanksinya ?

Muncul Peringatan Segera Habiskan Saldo Pelatihan Prakerja, Adakah Sanksinya ?

Beberapa hari ini masyarakat penerima manfaat Kartu Prakerja dihebohkan dengan munculnya pesan notifikasi di laman dashboard prakerja.go.id yang tertulis "Habiskan Sisa Saldo Pelatihanmu, Segera lakukan pembelian pelatihan dan habiskan saldo pelatihanmu paling lambat tanggal 15 Desember 2020 pukul 23:59 WIB, gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensimu" begitulah pesan notifikasi yang muncul. 

pesan peringatan habiskan sisa saldo pelatihan
pesan peringatan habiskan sisa saldo pelatihan

Banyak juga yang bertanya, bagaimana jika sisa saldo pelatihan prakerja tidak dihabiskan ? apakah ada sanksi yang diberikan ? apakah sisa insentif pencairan akan ditangguhkan ? berikut kami rangkum beberapa penjelasan yang akan menjawab beberapa pertanyaan di atas.

Pihak Prakerja Menjawab

Louisa Tuhatu selaku Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja menjelaskan bahwa sangat disayangkan apabila sisa saldo pelatihan kartu prakerja tidak digunakan seluruhnya dan tidak dimanfaatkan sebaik mungkin.

Louisa menyarankan agar semua peserta penerima manfaat kartu prakerja untuk menghabiskan sisa saldo pelatihan dan meningkatkan Kompetensi yang telah dimiliki.

Dikutip dari kompas.com, "Sayang dong jika dana pelatihan kalau tidak dipakai. Tujuan program Kartu Prakerja kan untuk meningkatkan kompetensi", jelasnya.

Tidak ada sanksi bagi penerima manfaat kartu prakerja meskipun sisa saldo pelatihan tidak dihabiskan, dan dana yang tersisa dari saldo pelatihan otomatis akan dikembalikan ke kas negara (RKUN)

Artinya, dana insentif yang didapatkan setiap bulan akan masih tetap cair dan tidak berpengaruh meskipun dana pelatihan tidak digunakan semuanya.

Sebagai informasi, Program Kartu Prakerja akan berakhir pada 15 Desember 2020. Apabila melewati tanggal tersebut, para peserta penerima manfaat program kartu prakerja sudah tidak bisa lagi untuk mengikuti pelatihan.

"Setelah 15 Desember, peserta tidak bisa lagi mengakses dana pelatihan atau sisa saldo pelatihan serta tidak dapat melakukan pelatihan", jelas Louisa.

Demikian artikel kami pada kali ini mengenai Muncul Peringatan Segera Habiskan Saldo Pelatihan Prakerja, Adakah Sanksinya ?. Semoga Bermanfaat.

Mengatasi Gagal Login Aplikasi EDS 2020 Covid-19

Mengatasi Gagal Login Aplikasi EDS 2020 Covid-19

Mengatasi Gagal Login Aplikasi EDS 2020 Covid-19 -  Setelah Aplikasi EDS 2020 Covid-19 dirilis, kini muncul beberapa permasalahan atau mungkin bisa dikatakan bug dari Aplikasi EDS 2020 Covid-19. Pada artikel kali ini kami berfokus pada solusi permasalahan Gagal Login Aplikasi EDS 2020 Covid-19 pada saat selesai melakukan registrasi.

Mengatasi Gagal Login Aplikasi EDS 2020 Covid-19
Mengatasi Gagal Login Aplikasi EDS 2020 Covid-19  

Permasalahan Gagal Login Aplikasi EDS 2020 Covid-19 ini terjadi kami alami setelah proses registrasi selesai. Pada saat akan masuk/login dengan menggunakan username dan password ternyata tidak bisa masuk. Ternyata ada yang saya lupakan saat melakukan registrasi, yaitu lupa memasukkan kode registrasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat melakukan registrasi awal ada tiga kolom yang perlu diisi yaitu: Username, Password dan Kode Registrasi. Untuk mengatasi gagal login Aplikasi EDS 2020 Covid-19, teman-teman bisa melakukan beberapa langkah sederhana di bawah ini.

Mengatasi Gagal Login Aplikasi EDS 2020 Covid-19
Mengatasi Gagal Login Aplikasi EDS 2020 Covid-19


Langkah-langkah Mengatasi Gagal Login Aplikasi EDS 2020 Covid-19  

  1. Uninstal terlebih dahulu Aplikasi EDS 2020 covid-19.
  2. Restart laptopnya.
  3. Lakukan instalasi ulang Aplikasi EDS 2020 covid-19.
  4. Download prefill eds 2020 covid-19 yang sudah diunduh dan Copykan pada folder prefill_dapodik.
  5. Buka Aplikasi EDS 2020 covid-19 dan Klik Registrasi
  6. Masukkan User dapodik anda
  7. Masukkan Password dapodik anda
  8. Masukkan Kode registrasi dapodik sekolah anda.
  9. Kemudian klik registrasi
  10. Tunggu sampai proses registrasi selesai. 
  11. Bersihkan riwayat browser anda dengan menekan tombol CTRL+Shift+Del/Delete terlebih dahulu, simak caranya disini
  12. Kemudian login Aplikasi EDS 2020 covid-19
  13. Selamat, Aplikasi EDS 2020 Covid-19  sudah bisa login.

Demikian postingan kami kali ini mengenai Mengatasi Gagal Login Aplikasi EDS 2020 Covid-19 . Semoga bermanfaat.


Mengatasi Blank Hitam Aplikasi EDS 2020 Covid-19

Mengatasi Blank Hitam Aplikasi EDS 2020 Covid-19  

Mengatasi Blank Hitam Aplikasi EDS 2020 Covid-19  -  Setelah Aplikasi EDS 2020 Covid-19 dirilis, kini muncul beberapa permasalahan atau mungkin bisa dikatakan bug dari Aplikasi EDS 2020 Covid-19. Pada artikel kali ini kami berfokus pada solusi permasalahan Blank Hitam Aplikasi EDS 2020 Covid-19  saat akan mengisi kuesioner.

Mengatasi Blank Hitam Aplikasi EDS 2020 Covid-19
Mengatasi Blank Hitam Aplikasi EDS 2020 Covid-19  

Masalah ini muncul setelah  Aplikasi EDS 2020 Covid-19 sudah berhasil diinstal dan diregistrasi, kemudian responden mulai mengisi kuisioner.

Blank Hitam pada Aplikasi EDS 2020 Covid-19  terjadi ketika mencoba mengisi kuisioner salah satu responden dengan metode tukar pengguna. Tiba-tiba layar Blank Hitam dan tidak tampak apa-apa  pada halaman kuisioner.

Berbekal pengalaman pada saat mengisi data di Aplikasi Dapodik yang sering blank, ternyata metode mengatasi Blank yang dipakai di Aplikasi Dapodik bisa juga diaplikasikan pada Aplikasi EDS 2020 Covid-19.

Berikut adalah langkah-langkah Mengatasi Blank Hitam Aplikasi EDS 2020 Covid-19:

Mengatasi Blank Hitam Aplikasi EDS 2020 Covid-19

  • Silahkan Anda  buka Web Browsernya (Pada tutorial ini saya menggunakan Chrome)
  • Jangan buka Aplikasi EDS 2020 Covid-19 terlebih dahulu
  • Masuk ke menu History dengan cara menekan tombol CTRL+H pada Keyboard atau klik tanda titik tiga di pojok kanan atas dan pilih history.
  • Akan keluar tampilan browsing history seperti gambar di bawah

  • Pilih pada opsi Hapus Data Penjelajahan
  • Pada tab Dasar dan pada opsi Rentang Waktu pilih Semua.
  • Klik tombol Hapus.
  • Tutup Browser dan buka kembali.
  • Buka Aplikasi EDS 2020 Covid-19 serta lanjutkan mengisi kuisioner responden, Blank Hitam tersebut akan hilang.
  • Selesai

Baca Juga :

Demikian tutorial Mengatasi Blank Hitam Aplikasi EDS 2020 Covid-19. Semoga Bermanfaat.

CARA CEK & CETAK INFO GTK v.2020.2

CARA CEK & CETAK INFO GTK v.2020.2


CARA CEK & CETAK INFO GTK v.2020.2 - Cek Info GTK bisa dilakukan apabila sudah menyelesaikan proses entri dan update data dapodik ditiap awal semester. Cek Info GTK pada semester 1 tahun pelajaran 2020/2021 sudah bisa dicek. Di dalam Info GTK merupakan singkatan dari Informasi GTK. Dimana website ini memuat semua data Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang datanya sudah diinput dalam Aplikasi Dapodik. Semua data yang terdapat pada lembar info gtk merupakan hasil dari penarikan data dari Aplikasi Dapodik. Biasanya Penarikan Data dari Dapodik ke Info gtk dilakukan setiap 7 hari. Jadi apabila melakukan perbaikan data di Aplikasi Dapodik, tidak serta merta langsung bisa berubah di laman Info GTK. Hal Tersebut membutuhkan waktu sekitar seminggu atau dua minggu agar data yang mengalami perubahan di Aplikasi Dapodik masuk ke Laman Info Gtk. Laman info gtk bisa diakses melalui laman ini https://info.gtk.kemdikbud.go.id/. Akan ada tiga macam status yang akan ditampilkan dalam laman info gtk, ketiganya akan kami bahas di bawah ini.
CARA CEK & CETAK INFO GTK v.2020.2
CARA CEK & CETAK INFO GTK v.2020.2


Cara Mengecek dan Mencetak InfoGTK terbaru


Pada semester ini info gtk mengalami beberapa perubahan dari versi sebelumnya. Versi terbaru diberi nama Info Gtk V.2020.2. Selain bisa mengecek data pada semester ini, info gtk V.2020.2 terda[at menu rekam jejak. Sehingga Anda juga bisa melihat Rekam Jejak info gtk sebelumnya Dalam menu rekam jejak. 
- InfoGTK 20201 Periode Januari-Juni 2020
- InfoGTK 20192 Periode Juli-Desember 2019
- InfoGTK 20191 Periode Januari-Juni 2019
- InfoGTK 20182 Periode Juli-Desember 2018
- InfoGTK 20181 Periode Januari-Juni 2018

CARA CEK & CETAK INFO GTK V.2020.2

Cara Mengecek INFO GTK V.2020.2

Untuk mengecek dan mencetak info gtk, anda akan diminta untuk memasukkan username dan password akun ptk dapodik. Siapkan terlebih dahulu akun PTK Dapodik yang sudah terverifikasi. Bagaimana dengan akun PTK Dapodik yang belum terverifikasi, apakah tidak bisa mengecek info gtk ?, Tenang saja, meskipun akun PTK Dapodik belum terverifikasi, masih bisa melakukan cek & cetak info gtk dengan catatan usahakan akun tersebut terverifikasi nanti. Kemudian pastikan operator sekolah sudah melakukan sinkronisasi aplikasi dapodik minimal seminggu sebelum cek & cetak info gtk.

Berikut langkah mengecek info gtk terbaru :
  1. Buka browser, saya menyarankan Google Chrome.
  2. Buka laman resmi InfoGTK di : https://info.gtk.kemdikbud.go.id/
  3. Pilih Menu Login Info GTK, akan ada 2 pilihan terkait Autentikasi Pengguna Dapodik, yaitu "Login Langsung ke GTK" atau "Login Menggunakan SSO" Anda bisa memilih salah satunya. ( saya lebih memilih login langsung ke GTK, karena Login Menggunakan SSO kadang-kadang sering gangguan)
  4. Kemudian masukkan email PTK Dapodik dan passwordnya, dan jangan lupa masukkan Kode Captcha yang tertulis pada kolom yang disediakan.
  5. Klik Menu Login, maka akan ditampilkan informasi gtk :
  • STATUS VALIDASI TUNJANGAN PROFESI : VALID : Sudah Siap SKTP
  • STATUS VALIDASI TUNJANGAN PROFESI : VALID (Menunggu Konfirmasi Dinas) : Masih harus melakukan pemberkasan
  • STATUS VALIDASI TUNJANGAN PROFESI : BELUM VALID : Masih harus melakukan perbaikan data dari Dapodik

Mengatasi Status Validasi TUNJANGAN PROFESI : BELUM VALID

Apabila status tunjangan profesi Belum Valid di lembar Info GTK, silahkan perhatikan baik-baik pada lembar info gtk dimana poin yang masih merah. Berikut adalah contoh beberapa kasus tunjangan profesi belum valid;
  • Apabila JJM tidak terbaca Silahkan cek bagian rombel di dapodik, pastikan Pembelajaran dan Jumlah siswa sudah sesuai ketentuan.
  • Apabila Gaji Pokok Tidak sesuai maka Pastikan SK Kenaikan Gaji Berkala sudah dientrikan ke Dapodik.
  • Apabila Invalid pada kelengkapan data Verifikasi Manual Pangkat dan Golongan tetapi riwayat kepangkatan sudah sesuai dengan Dapodik, silahkan klik pada update data BKN / Verifikasi BKN dibagian paling bawah/data pangkat dan golongan di dapodik.

Cara Mencetak INFO GTK V.2020.2

Setelah berhasil login pada laman info gtk dan status sudah valid, anda bisa mencetak lembar info gtk dengan klik tombol CETAK yang yang terdapat disebelah kanan atas, bersebelahan dengan tombol LOGOUT. atau anda bisa langsung menekan tombol shortcut Ctrl+P dari keyboard untuk mencetaknya.


Demikian Postingan kami kali ini mengenai CARA CEK & CETAK INFO GTK v.2020.2, Semoaga bermanfaat.

Surat Edaran Pendampingan Persiapan Akreditasi Madrasah Tahun 2020

 Surat Edaran Pendampingan Persiapan Akreditasi Madrasah Tahun 2020


Kementerian Agama Republik Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor : B- 5319 /Kw.13.2.3/PP.00/10/2020 tertanggal 5 Oktober 2020. Di dalam surat edaran tersebut berisi mengenai Pendampingan Persiapan Akreditasi Madrasah Tahun 2020.

Surat Edaran Pendampingan Persiapan Akreditasi Madrasah Tahun 2020
Surat Edaran Pendampingan Persiapan Akreditasi Madrasah Tahun 2020


Baca Juga : Cara Mendaftar Asesment Kompetensi Guru (AKG,AKK,AKP)


Isi dari Surat Edaran Pendampingan Persiapan Akreditasi Madrasah Tahun 2020 adalah sebagai berikut;

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Lembaga Sasaran Akreditasi jenjang Raudhatul Atfhal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah serta untuk menjamin Peningkatan Mutu Pendidikan dan Persiapan Akreditasi Madrasah, perlu dilaksanakan Pendampingan Persiapan Akreditasi Madrasah tahun 2020 sesuai dengan Jadwal terlampir dan Daftar Madrasah Sasaran Akreditasi dapat dilihat pada laman di bawah ini.

Di bawah ini merupakan Jadwal Pendampingan Persiapan Akreditasi Madrasah Tahun 2020. 


Unduh Instrumen Monev Akreditasi 2020 

Unduh Lampiran Jadwal Pendampingan Persiapan Akreditasi Madrasah

Unduh Lampiran Akreditasi Kab. Kota

Unduh MEQR Madrasah Sasaran

UnduhSurat Edaran Pendampingan Persiapan Akreditasi Madrasah

Demikian Postingan Kami kali ini mengenai  Surat Edaran Pendampingan Persiapan Akreditasi Madrasah Tahun 2020, Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua.

BACA JUGA :
gabung di grup berbagi jawaban PPG Terbaru di https://t.me/kuncijawabanppg

Kunci Jawaban Modul BAHASA INDONESIA PPG Terbaru 2020

Kunci Jawaban Modul MATEMATIKA PPG Terbaru 2020

Kunci Jawaban Modul PPKN PPG Terbaru 2020

Kunci Jawaban Modul IPS PPG Terbaru 2020

Kunci Jawaban Modul IPA PPG Terbaru 2020

Kunci Jawaban Modul TEMATIK BERBASIS TIK KB1 PPG Terbaru 2020

Berikut ini adalah Soal dan Kunci Jawaban Tugas Akhir Modul Tematik Berbasis TIK  PPG Terbaru 2020

Kunci Jawaban Tugas Akhir Modul Tematik Berbasis TIK akan Kami update dalam waktu dekat. Silahkan membaca artikel lainnya


Itulah penjelasan singkat mengenai Soal dan Kunci Jawaban Tugas Akhir Modul Tematik Berbasis TIK PPG Terbaru 2020
Jangan lupa share nilai di kolom komentar ya.
Semoga Bermanfaat.


Baca Juga

Soal dan Kunci Jawaban Modul 1 PPG 2020 Terbaru

Soal dan Kunci Jawaban Modul 2 PPG 2020 Terbaru

Soal dan Kunci Jawaban Modul 3 PPG 2020 Terbaru


Soal dan Kunci Jawaban Tes Formatif Modul 4 PPG 2020 Terbaru

Bantuan Upah Bagi Guru Honorer Dianggarkan 2,4 Juta Per Orang, Segera Lengkapi Persyaratannya

Bantuan Upah Bagi Guru Honorer Dianggarkan 2,4 Juta Per Orang, Segera Lengkapi Persyaratannya

Bantuan Upah Bagi Guru Honorer sudah mulai disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) tidak hanya menyasar Guru Honorer saja tetapi juga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Non PNS.

Bantuan Upah Bagi Guru Honorer
 Bantuan Upah Bagi Guru Honorer

Penyaluran Bantuan Upah Bagi Guru Honorer ini dilakukan karena anggaran BSU untuk pegawai terdaftar BPJS Ketenagakerjaan masih tersisa. 

Terkait jumlah guru yang akan mendapat Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) akan diumumkan langsung oleh Kemendikbud dan Kemenag nantinya.

Kemudian untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) ini Guru Honorer dan PTK Non PNS harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan, yaitu;

Guru Honorer dan PTK Non PNS harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per akhir Juni 2020.

BSU diberikan kepada guru honorer dan PTK Non PNS lainnya yang belum mendapatkan subsidi upah dari program pemerintah yang sebelumnya. Program sebelumnya yang dimaksud yaitu subsidi gaji untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Guru Honorer dan PTK Non PNS yang tidak masuk ke dalam program Kartu Prakerja, artinya bagi yang pernah terdaftar dan mendapatkan Bantuan Insentif Prakerja tidak akan mendapatkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) ini.

Guru Honorer dan PTK Non PNS yang akan mendapatkan bantuan subsidi upah adalah yang gajinya Rp 5 juta ke bawah.

Besaran Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) yang diberikan kepada Guru Honorer dan PTK Non PNS sama seperti peserta BSU bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Rp 600 ribu per bulan dan diberikan dalam rentang waktu 4 bulan. Jadi nantinya total keseluruhan bantuan tiap peserta adalah Rp 2,4 juta.

Demikian postingan kami kali ini mengenai Bantuan Upah Bagi Guru Honorer Dianggarkan 2,4 Juta Per Orang, Segera Lengkapi Persyaratannya. Semoga Bermanfaat

diolah dari berbagai sumber valid : detik finance, cnbcindonesia, national tempo