Dapodik Bangkalan: BOS
Tampilkan postingan dengan label BOS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BOS. Tampilkan semua postingan

Permendikbud No 18 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS 2019 Terbaru Untuk SD, SMP, dan SMA/SMK

Download Permendikbud No 18 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS 2019 Terbaru Untuk SD, SMP, dan SMA/SMK

Permendikbud No 18 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS 2019 Terbaru Untuk SD, SMP, dan SMA/SMK - Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler atau dikenal dengan Juknis BOS tahun 2019 mengalami pembaharuan melalui lansiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2019.

Sejatinya pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah merilis Juknis BOS 2019 melalui Permendikbud no 3 tahun 2019. Namun pada bulan Mei lalu Mendikbud kembali merilis Permendikbud no 18 tahun 2019 sebagai Perubahan atas peraturan menteri sebelumnya terkait Juknis BOS Reguler.

Sebagai Peraturan yang bersifat perubahan dari peraturan sebelumnya, maka terdapat beberapa point yang mengalami perbaikan. Tentunya perubahan ini diharapkan agar penggunaan dana operasional sekolah lebih baik baik dari segi  penggunaan maupun pelaporan.

Adapun terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penggunaan BOS Reguler kali ini. Salah satunya adalah larangan penggunaan dana BOS untuk beberapa keperluan. Dalam Juknis BOS ini terdapat 18 poin kegiatan dan belanja yang tidak boleh dari dana BOS diantaranya

a. Disimpan dengan maksud dibungakan
b. Dipinjamkan kepada pihak lain
c. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan bos dan semacamnya
d. Sewa aplikasi online untuk kegiatan PPDB.
e. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, seperti karya wisata, study banding, dan sebagainya.
f. Membayar Iuran MKKS, KKKS, KKG, MGMP, dan UPT Kecamatan, Kabupaten, dan semacamnya.
g. Membiayai akomodasi yang diselenggarakan oleh sekolah seperti sewa hotel, sewa gedung, dan lainnya.
h. Membeli seragam, pakaian, sepatu, bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi.
i. Digunakan untuk rehab berat.

Itulah sebagian dari larangan penggunaan dana BOS Reguler. Sejatinya masih banyak larangan lain yang harus dihindari pihak sekolah dalam menggunakan dana operasional sekolah. Oleh karena itu, bagi pihak sekolah, ataupun dinas terkait untuk benar-benar menggunakan dana bos sesuai juknis terbaru. Sehingga tidak ada kesalahan dalam membelanjakannya.

Selain terdapat larangan dalam Juknis BOS Reguler Terbaru 2019 juga terdapat penggunaan, dan beberapa poin penting lainnya yang harus dipahami oleh pihak satuan pendidikan dan dinas terkait. Untuk lebih detil dan rincinya silahkan simak permendikbud No 18 Tahun 2019 berikut terkait Juknis BOS Reguler untuk SD, SMP, SMA, dan SMK terbaru.

Permendikbud No 18 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS 2019 Terbaru 


Download Juknis BOS 2019 (Permendikbud No 18 Tahun 2019) - KLIK DISINI

Itulah link download Juknis Bos 2019 terbaru yang merupakan Permendikbud No 18 tahun 2019. Semoga bermanfaat.

Cara Menginput SK Bendahara BOS Sekolah di Dapodik

Panduan Mengisi Bendahara BOS di Dapodik.png
Panduan Mengisi Bendahara BOS di Dapodik - Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di sekolah dapat dilaksanakan secara daring atau luring. PBJ di sekolah yang dilakukan secara daring harus melalui sistem PBJ sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merancang suatu Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) untuk digunakan dalam PBJ sekolah yang dilakukan secara daring. SIPLah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SIPLah dirancang untuk memanfaatkan Sistem Pasar Daring (Online Marketplace) yang dioperasikan oleh pihak ketiga.

Secara teknis pengoperasian SIPlah dan aplikasi lain dalam Sistem Elektronik BOS, akan teritegrasi dengan Dapodik. Sasaran/pengguna aplikasi tersebut adalah Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah. Untuk masuk ke aplikasi-aplikasi dalam Sistem Elektronik BOS akan menggunakan akun Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah yang telah dibuat melalui Aplikasi Dapodikdasmen.

Dari hasil pengecekkan data di server Dapodik, diketahui bahwasannya masih banyak sekolah yang belum membuat dan memutakhirkan data akun Kepala Sekolah maupun akun Bendahara Sekolah. Untuk itu pada Artikel ini saya akan membagikan Panduan tentang bagaimana cara mengisi Bendahara BOS di Aplikasi Dapodik.

Cara Membuat Akun dan Mengimput SK Bendahara BOS Sekolah di Aplikasi Dapodik


1. Login pada Aplikasi Dapodikdasmen sebagai Operator
2. Masuk tab GTK dan pilih/klik pada data Individu (nama) Bendahara Sekolah
3. Klik pada tab “Penugasan” dan pilih “Buat/Ubah Akun PTK”

4. Silahkan membaca ketentuan dan petunjuk pengisian data akun PTK
5. Isikan data “username” (email), “password” dan ulangi pada “Konfirmasi Password”, kemudian “Simpan”
6 Selanjutnya masuk ke data rinci Bendahara Sekolah, cek data tugas tambahan dan pastikan “jabatan” telah dipilih “Bendahara BOS”, cek data nomor SK dan TMT telah diisi dengan benar.  Untuk tugas tambahan yang masih aktif kolom TST harus dikosongkan.
contoh pengisian Bendahara BOS di Dapodik

7. Terakhir, silahkan sinkron aplikasi Dapodiknya agar perubahan segera masuk ke sistem.
Demikian Informasi seputar Panduan Mengisi Bendahara BOS pada Aplikasi Dapodik. Semoga bermanfaat

Contoh SK TIM BOS Sekolah Tahun 2019 format WORD (DOC)

Contoh SK TIM BOS Sekolah Tahun 2019 format WORD
Untuk dapat Mengelola Dana BOS di dalam satuan pendidikan, Lembaga wajib membuat SK TM BOS. Surat Keputusan ini nantinya menjadi dasar acuan bagi anggota yang tercantum pada SK tersebut untuk Pencairan dana BOS, Pengelolaan Dana BOS dan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS yang telah diterima.

STURKTUR KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) REGULER 

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2019 Struktur keanggotaan TIM BOS Reguler, Kepala Sekolah membentuk tim BOS Reguler Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
a. Penanggung Jawab : kepala Sekolah
b. Anggota : 
1) bendahara ;
2) 1 (satu) orang dari unsur guru;
3) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
4) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan.


Sedangkan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Reguler Sekolah sebagai berikut:
  1. mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
  2. memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
  3. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
  4. menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
  6. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
  7. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring)  melalui laman bos.kemdikbud.go.id
  8. bertanggung jawab  secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan
  9. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Berikut Link UNDUHAN Contoh SK TIM BOS Sekolah Tahun 2019 yang dapat bapak ibu unduh secara gratis melalui link di bawah ini.


Demikian informasi tentang Contoh SK TIM BOS Sekolah Tahun 2019 format WORD (DOC) yang dapat admin bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

JUKNIS BOS Tahun 2019 SD, SMP, SMA, SMK (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019)

JUKNIS BOS Tahun 2019
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. 

Pasal 4 yang terdapat di Permendikbud N0 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berisi tentang Besaran Nominal yang diterima siswa dalam satu tahun. dengan rincian sebagai berikut :
  1. SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
  2. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
  3. SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
  4. SMK sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; dan
  5. SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun.
Adapun file di bawah ini merupakan JUKNIS BOS Tahun 2019 yang berisikan 3 file PDF untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.
  • Isi dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
  • Lampiran I : Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah BOS REGULER
  • Lampiran II : Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah
Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada permendikbud tersebut tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada Lampran I di Khususkan untuk BOS Reguler yang mana Tujuannya secara umum yaitu : Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah, Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.

Sedangkan Tujuan Khusus dari BOS Reguler adalah dijabarkan sebagai berikut:
1. BOS Reguler pada SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. BOS Reguler  pada SMA dan SMK bertujuan untuk membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya di SMA dan SMK bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
3. BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB bertujuan untuk:
a. meningkatkan aksesibilitas belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan/atau
b. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik penyandang disabilitas yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik yang diselenggarakan masyarakat maupun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. 

Sasaran BOS Reguler yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional. Sedangkan Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap triwulan.  Bagi wilayah dengan geografis yang sulit dijangkau penyaluran dana BOS Reguler
dilakukan tiap semester.  

Batas Waktu Sinkron Aplikasi Dapodik untuk Alokasi Dana BOS Sebagai Berikut:

Triwulan 1 Jumlah Dana BOS yang diterima berdasarkan Cut Off Sinkron Dapodik tanggal 31 Oktober tahun anggaran sebelumnya
Triwulan 2 Jumlah Dana BOS yang diterima berdasarkan Cut Off Sinkron Dapodik tanggal 31 Januari
Triwulan 3 dan Triwulan 4 berdasarkan  Permendikbud No. 3 Tahun 2019 Jumlah Dana BOS yang diterima berdasarkan Cut Off Sinkron Dapodik tanggal 31 Januari
Batas Akhir Sinkron Aplikasi Dapodik untuk Alokasi Dana BOS

Data Dapodik yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan alokasi BOS Reguler tiap Sekolah merupakan data individu peserta didik yang telah diinput ke dalam aplikasi Dapodik secara valid, yaitu yang telah terisi lengkap variabel input dan telah dilengkapi dengan nomor induk siswa nasional (NISN), serta lolos proses verifikasi dan validasi di basis data Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian.

Selengkapnya, File PDF Juknis BOS Tahun 2019 (Permendikbud No 3 Tahun 2019) bisa rekan-rekan unduh melalui tautan di bawah ini.

JUKNIS BOS Tahun 2018 Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

JUKNIS BOS Tahun 2018 Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK
Dapodik Bangkalan - Untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah. Agar pengalokasian dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam  PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  18 TAHUN 2018 sesuai dengan tujuan dan sasaran perlu petunjuk teknis; 

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti.

Pada Juknis BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ) Tahun 2018 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOS.

Tujuan BOS Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:
a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik
SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Satuan Biaya BOS Tahun 2018 Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB  dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut:
  1. SD sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun; 
  2. SMP sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun; 
  3. SMA dan SMK sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)  per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun; 
  4. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua jutarupiah) per 1 (satu peserta didik per 1 (satu) tahun.

Waktu Penyaluran
Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni,
Juli-September, dan Oktober-Desember.
Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

Download JUKNIS BOS Tahun 2018 Untuk Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK (Direct Link)


PPG

Rapor

SOAL-SOAL