Dapodik Bangkalan: Juknis
Tampilkan postingan dengan label Juknis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Juknis. Tampilkan semua postingan

Juknis dan Panduan Penilaian K13 Jenjang Sekolah Dasar (SD) 2019

Untuk mengukur keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik, diperlukan teknik dan instrumen evaluasi yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik kompetensi berupa pengetahuan berbeda dengan karakteristik kompetensi berupa sikap dan keterampilan. Oleh karena itu, seorang guru harus menguasai berbagai macam teknik dan instrumen evaluasi agar bisa memilih, mengembangkan, dan menggunakan instrumen evaluasi dengan tepat untuk mengukur penguasaan kompetensi tertentu secara tepat. 

Penilaian terhadap hasil belajar peserta didik merupakan salah satu kegiatan rutin dalam dunia pendidikan. Penilaian hasil belajar dilakukan antara lain untuk mendiagnosa kekuatan dan kelemahan peserta didik, memonitor perkembangan belajar peserta didik, menilai ketercapaian kurikulum, memberi nilai peserta didik dan menentukan efektivitas pembelajaran. Untuk tujuan-tujuan tersebut dapat digunakan berbagai bentuk dan instrumen penilaian. Namun tes tertulis sampai saat ini masih merupakan instrumen yang dominan digunakan dalam menilai hasil belajar peserta didik.

Pada artikel ini saya akan bagikan File PDF Juknis dan Panduan Penilaian K13 SD/MI Edisi Revisi 2018 yang bisa bapak/ibu guru jadikan acuan penilaian di tahun pelajaran 2019/2020 ini. 
Juknis dan Panduan Penilaian K13 SD 2019

Teknik Penilaian Kurikulum 2013

a. Penilaian Sikap

Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih ditujukan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter peserta didik.

1) Sikap Spiritual
Kompetensi sikap spiritual (KI-1) yang akan diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.

2) Sikap Sosial
Kompetensi sikap sosial (KI-2) yang akan diamati mencakup perilaku antara lain: jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara.

Penilaian sikap terdiri atas penilaian utama dan penilaian penunjang. Penilaian utama diperoleh dari hasil observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian. Penilaian penunjang diperoleh dari penilaian diri dan penilaian antarteman, hasilnya dapat dijadikan sebagai alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik.

b. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan (KD dari KI-3) dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. 

Prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari penyusunan perencanaan, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan pelaporan, serta  pemanfaatan hasil penilaian. 

c. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan (KD dari KI-4) dilakukan dengan teknik penilain kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100, predikat, dan deskripsi.

1) Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja (performance assessment) adalah penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pada penilaian kinerja, penekanannya dapat dilakukan pada proses atau produk.

2) Penilaian Proyek
Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan.

3) Penilaian Portofolio
Portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan (reflektif-integratif) dalam kurun waktu tertentu.

Bagi Bapak Ibu guru yang ingin mempelajari Panduan Penilaian K13 revisi 2018 ini bisa mengunduhnya melalui link yang sudah saya siapkan di bawah ini.

Panduan Lengkap Penilaian K13 SD - simpan

Demikian artikel Juknis dan Panduan Penilaian K13 Jenjang SD TP 2019/2020 yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat.

JUKNIS BOS Tahun 2019 SD, SMP, SMA, SMK (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019)

JUKNIS BOS Tahun 2019
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. 

Pasal 4 yang terdapat di Permendikbud N0 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berisi tentang Besaran Nominal yang diterima siswa dalam satu tahun. dengan rincian sebagai berikut :
  1. SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
  2. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
  3. SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
  4. SMK sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; dan
  5. SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun.
Adapun file di bawah ini merupakan JUKNIS BOS Tahun 2019 yang berisikan 3 file PDF untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.
  • Isi dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
  • Lampiran I : Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah BOS REGULER
  • Lampiran II : Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah
Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada permendikbud tersebut tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada Lampran I di Khususkan untuk BOS Reguler yang mana Tujuannya secara umum yaitu : Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah, Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.

Sedangkan Tujuan Khusus dari BOS Reguler adalah dijabarkan sebagai berikut:
1. BOS Reguler pada SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. BOS Reguler  pada SMA dan SMK bertujuan untuk membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya di SMA dan SMK bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
3. BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB bertujuan untuk:
a. meningkatkan aksesibilitas belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan/atau
b. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik penyandang disabilitas yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik yang diselenggarakan masyarakat maupun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. 

Sasaran BOS Reguler yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional. Sedangkan Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap triwulan.  Bagi wilayah dengan geografis yang sulit dijangkau penyaluran dana BOS Reguler
dilakukan tiap semester.  

Batas Waktu Sinkron Aplikasi Dapodik untuk Alokasi Dana BOS Sebagai Berikut:

Triwulan 1 Jumlah Dana BOS yang diterima berdasarkan Cut Off Sinkron Dapodik tanggal 31 Oktober tahun anggaran sebelumnya
Triwulan 2 Jumlah Dana BOS yang diterima berdasarkan Cut Off Sinkron Dapodik tanggal 31 Januari
Triwulan 3 dan Triwulan 4 berdasarkan  Permendikbud No. 3 Tahun 2019 Jumlah Dana BOS yang diterima berdasarkan Cut Off Sinkron Dapodik tanggal 31 Januari
Batas Akhir Sinkron Aplikasi Dapodik untuk Alokasi Dana BOS

Data Dapodik yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan alokasi BOS Reguler tiap Sekolah merupakan data individu peserta didik yang telah diinput ke dalam aplikasi Dapodik secara valid, yaitu yang telah terisi lengkap variabel input dan telah dilengkapi dengan nomor induk siswa nasional (NISN), serta lolos proses verifikasi dan validasi di basis data Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian.

Selengkapnya, File PDF Juknis BOS Tahun 2019 (Permendikbud No 3 Tahun 2019) bisa rekan-rekan unduh melalui tautan di bawah ini.

JUKNIS Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional (UN) Jenjang SD Tahun 2019

JUKNIS Manual Pendataan Calon Peserta UN/US Tahun 2019 - Sejalan dengan bergeraknya waktu, dan kebutuhan rekap data calon peserta UN yang lebih awal, serta berkembangnya teknologi yang mudah didapat, diakses dan digunakan pada lingkungan pendidikan, kami merasa perlu merubah tata cara dalam melakukan pendataaan yang di gunakan pada sistem Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional Daring 2018 SD/MI. Karena hal tersebut kami membuat “Panduan Sistem Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional Online 2019” untuk mempermudah penggunaannya.

Pusat Penilaian Pendidikan mengembangkan sistem Pendataan Calon Peserta Ujian Sekolah/Madrasah 2019 SD/MI berawal pada pelaksanaan US/M tahun ajaran 2017/2018 yang mana masih terkendala dalam penyelengaraan pendataan baik teknis maupun non-teknis. Pendataan Calon Peserta Ujian Sekolah Madrasah pada tahun 2019 telah mengalami perubahan untuk tercapainya kualitas data demi terwujudnya Satu Data yang mengacu kepada peraturan Pendataan Calon Peserta Ujian Sekola/Madrasah yang berlaku.

Dengan melihat kepada permasalahan yang ada, kami merasa perlu merubah metode pendataan yang biasa di gunakan dan melakukan peningkatan sistem Pendataan Calon Peserta Ujian  sekolah/Madrasah 2019 SD/MI. Karena hal tersebut kami membuat “Panduan Sistem Pendataan Calon Peserta Ujian Sekolah Madrasah daring 2018” untuk mempermudah penggunaannya.

Panduan ini merupakan gabungan dari beberapa modul Sistem Pendataan Calon Peserta Ujian Sekolah Madrasah secara daring 2019, yang khusus membahas pendataan calon peserta secara online.
Buku Panduan pendataan calon peserta Ujian Nasional SD 2019

Langkah-langkah Panduan pendataan calon Peserta Ujian Nasional Tahun 2019 Tingkat SD

Tampilan Form Login
Pertama-tama yang harus Anda lakukan sebelum melakukan proses pengentrian data siswa adalah melakukan login ke dalam sistem. Untuk login ini Anda harus mengetahui username dan password yang telah diberikan.

Panduan Login Pendataan Calon Peserta UN 2019 :
  1. Pada saat pertama kali dibuka maka Anda akan berada di halaman web form login
  2. Masukkan Username pada kolom User Name dan password pada kolom Password
  3. Masukkan kode Captcha sesuai dengan yang muncul di layar pada kolom Security Code/Kode Pengaman
  4. Klik tombol Login. Bila muncul pesan kesalahan berarti Anda salah memasukkan User Name atau Password, Anda harus mengulangi pengisiannya
  5. Selanjutnya bila telah berhasil login Anda akan di bawa ke modul Utama Sistem yang berisi Informasi pengguna yang sesuai dengan profil Anda.

Syarat dan Cara Mendapatkan NUPTK Tahun 2018 Terbaru

Cara Mendapatkan NUPTK Tahun 2018 Terbaru

Syarat Untuk Mendapatkan NUPTK Tahun 2018 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  melalui surat pengantar dengan nomor 9950/A4.1/HK/2018 tanggal 26 Februari 2018 mengeluarkan Aturan terbaru tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau yang disebut NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk memperoleh NUPTK bagi guru dan tenaga kependidikan baik sekolah formal maupun non-formal, maka pastikan data GTK yang di-input oleh operator sekolah harus lengkap, benar dan valid agar proses penerbitan NUPTK bagi GTK yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK dapat dilakukan dengan baik dan cepat. Berikut Syarat dan Ketentuan Penerbitan dan Penonaktifan NUPTK.

Adapun Syarat-syarat untuk mendapatkan NUPTK sesuai dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, adalah sebagai berikut

1. Data Pemohon sudah ada dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
2. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir
4. Bukti memiliki kualifikasi pendidik paling rendah diploma IV (D-IV) atau Strata 1 (S-1) bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal
5. Bagi yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai negeri sipil (PNS) melampirkan: 
     a. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atau PNS
     b. Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan
6. Surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
7. Telah bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui suratk keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.

syarat nuptk 2018

Mekanisme Penerbitan NUPTK 2018

Proses penetapan calon penerima NUPTK yaitu sebagai berikut:
1. Satuan Pendidikan melakukan input data pokok pendidikan melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selanjutnya Satuan Pendidikan melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik.

2. PDSPK melakukan verifikasi dan validasi data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) melalui sistem aplikasi VervalPTK. Data PTK hasil sinkronisasi aplikasi Dapodik kemudian dibandingkan dengan data PTK yang ada di database arsip dengan ketentuan sebagai berikut:
     a) jika NUPTK valid, maka dilakukan pencocokan data PTK sehingga status NUPTK menjadi valid;
     b) jika NUPTK tidak valid dan NUPTK kosong, maka data PTK tersebut dijadikan calon penerima NUPTK;
     c) jika NUPTK tidak valid dan NUPTK tidak kosong, maka dilakukan pencarian lebih lanjut dengan ketentuan sebagai berikut: 
     i. jika data PTK ditemukan sesuai, maka dilakukan pencocokan data PTK sehingga status NUPTK menjadi valid;
     ii. jika data PTK tidak ditemukan, maka data PTK tersebut dijadikan calon penerima NUPTK.

Satuan Pendidikan memeriksa data PTK yang sudah masuk daftar calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Kemudian, Satuan Pendidikan memberitahukan kepada PTK untuk menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK. 

3. Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK. Setiap dokumen (dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy) tersebut di-scan dan disimpan dalam bentuk salinan digital, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/app/home.

4. Satuan Pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi VervalPTK. Selanjutnya Satuan Pendidikan mengunggah semua
dokumen persyaratan dan mengirim pengajuan melalui sistem aplikasi VervalPTK.

5.  Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Atdikbud atau Dinas Pendidikan memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan kembali menjadi calon penerima NUPTK. 

6. BPKLN, LPMP atau BP PAUD-DIKMAS sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. BPKLN, LPMP atau BP PAUDDIKMAS memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut disetujui atau diterima. Jika tidak valid akan ditolak dan diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan kembali menjadi calon penerima NUPTK. 

7. PDSPK menerbitkan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BPKLN atau LPMP/BP PAUD-DIKMAS. 

8. Satuan Pendidikan memeriksa status penetapan penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK terkait. NUPTK yang sudah diterbitkan dapat dilihat melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status

Mekanisme Penerbitan NUPTK 2018
Mekanisme Penerbitan NUPTK 2018

Download JUKNIS Pengelolaan NUPTK Tahun 2018

JUKNIS BOS Tahun 2018 Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

JUKNIS BOS Tahun 2018 Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK
Dapodik Bangkalan - Untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah. Agar pengalokasian dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam  PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  18 TAHUN 2018 sesuai dengan tujuan dan sasaran perlu petunjuk teknis; 

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti.

Pada Juknis BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ) Tahun 2018 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOS.

Tujuan BOS Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:
a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik
SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Satuan Biaya BOS Tahun 2018 Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB  dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut:
  1. SD sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun; 
  2. SMP sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun; 
  3. SMA dan SMK sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)  per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun; 
  4. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua jutarupiah) per 1 (satu peserta didik per 1 (satu) tahun.

Waktu Penyaluran
Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni,
Juli-September, dan Oktober-Desember.
Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

Download JUKNIS BOS Tahun 2018 Untuk Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK (Direct Link)


Juknis Panduan Kerja Kepala Sekolah Terbaru

Juknis Panduan Kerja Kepala Sekolah Terbaru
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikkan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, diamanatkan bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Kompetensi meliputi: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Kewirausahaan, Kompetensi Supervisi, dan Kompetensi Sosial.  

Pada tahun 2015, dalam rangka pemetaan kompetensi Kepala Sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayakan menyelenggarakan uji kompetensi Kepala Sekolah yang diikuti oleh 166.333 kepala sekolah dari jenis, jenjang, dan masa kerja yang bervariasi. Nilai rerata 3 kompetensi Kepala Sekolah adalah 56,37,  untuk dimensi manajerial adalah 58,55, untuk dimensi supervisi pembelajaran adalah 51,81, untuk dimensi kewirausahaan adalah 58,75. Data tersebut menunjukkan bahwa Kepala Sekolah membutuhkan perhatian yang lebih serius dalam peningkatan kompetensi untuk setiap dimensi kompetensi. 

Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan Kepala Sekolah /Madrasah yang berkompeten, maka perlu disusun Panduan Kerja Kepala Sekolah/Madrasah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Seiring dengan perubahan kebijakan dan kebutuhan di lapangan, Panduan Kerja Kepala Sekolah/Madrasah berisi penjelasan tentang pelaksanaan tugas kepala sekolah/madrasah. Tugas ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan kompetensi.   

Untuk melaksanakan  tugas pokoknya secara efektif dan efisien, kepala sekolah memerlukan panduan kerja. Panduan kerja  kepala sekolah ini memberikan rambu-rambu kepada kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya dan  mempermudah kepala sekolah dalam mempersiapkan pembinaan dan penilaian yang dilakukan oleh pengawas sekolah dan dinas pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, memberikan perhatian terhadap peningkatan kinerja kepala sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui penerbitan Panduan Kerja Kepala Sekolah.

DAFTAR LAMPIRAN 

Panduan Kerja Kepala Sekolah


Lampiran 1 Visi, Misi, dan Tujuan
Lampiran 2 Contoh Struktur Organisasi Sekolah
  1. Contoh Uraian Jabatan, Uraian Tugas, dan Wewenang/Tanggung Jawab

Lampiran 3 Contoh Hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Lampiran 4 Contoh Format Analisis SWOT
  1.  Contoh Analisis SWOT Kesiswaan
  2. Analisis SWOT Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
  3. Analisis SWOT Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  4. Analisis SWOT Bidang Sarana Prasarana
  5. Analisis SWOT Bidang Budaya Sekolah dan Kemitraan

Lampiran 5 Analisis Situasi Internal (Kekuatan dan Kelemahan)
Lampiran 6 Analisis Situasi Eksternal (Peluang dan Ancaman)
Lampiran 7 Contoh Analisis Kesenjangan
Lampiran 8 Analisis Kondisi Nyata Sekolah
  A. Analisis Standar Nasional Pendidikan
      1. Analisis Standar Isi
      2. Analisis Standar Kompetensi Lulusan
          a. SKL Satuan Pendidikan
          b. SKL Kelompok Matapelajaran
          c. Contoh Pemetaan Keterlaksanaan Analisis Standar Kompetensi Lulusan
     3. Analisis Standar Proses
     4. Analisis Standar Penilaian
     5. Analisis Standar Pengelolaan
     6. Contoh Analisis Kepemimpinan Sekolah
     7. Contoh Analisis Standar Sarana Prasarana
  B. Analisis Kondisi Satuan Pendidikan
  C. Analisis Kondisi Lingkungan Satuan Pendidikan
Lampiran 9 Contoh Format Rencana Kerja Sekolah (RKJM)
Lampiran 10 Contoh Format RKAS 
Lampiran 11 Contoh Sistematika Tingkat Satuan Pendidikan
Lampiran 12 Contoh Kalender Pendidikan
Lampiran 13 Contoh Peraturan Sekolah
Lampiran 14 Kode Etik Guru Indonesia
Lampiran 15 Contoh Sistematika Program Kesiswaan
Lampiran 16 Contoh Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Lampiran 17 Contoh Analisis Kebutuhan Tenaga Kependidikan
Lampiran 18 Sistematika Program Sarana Prasarana
Lampiran 19 Sistematika Program Budaya dan Suasana Pembelajaran Sekolah
Lampiran 20 Format Naskah Perjanjian Kerja sama Program Pemberdayaan
Lampiran 21 Sistematika Program Persiapan Akreditasi
Lampiran 22 Sistematika Program Sistem informasi Manajemen
Lampiran 23 Instrumen Penilaian Kinerja Guru
Lampiran 24 Contoh Jurnal Sekolah
Lampiran 25 Contoh Format Evaluasi Keterlaksanaan Program
Lampiran 26 Contoh Format Sistem Administrasi Sekolah
Lampiran 27 Contoh Format Jadwal Kegiatan Sekolah
Lampiran 28 Contoh Format Perhitungan Hari Sekolah dan Libur Sekolah
Lampiran 29 Contoh Format Perhitungan Kalender Pendidikan
Lampiran 30 Contoh Format Daftar Keadaan Siswa
Lampiran 31 Contoh Format Laporan Kenaikan Tingkat/Keluar/Lulus
Lampiran 32 Contoh Format Daftar Keadaan Siswa Menurut Tingkat
Lampiran 33 Contoh Format Buku Catatan Penilaian Pegawai Negeri Sipil
Lampiran 34 Contoh Lembar Pengantar Surat Rutin
Lampiran 35 Contoh Kartu Kendali
Lampiran 36 Contoh Lembar Pengantar Surat Rahasia
Lampiran 37 Sistematika Program Pengawasan/Pengelolaan Akademik
Lampiran 38 Teknik Pemantauan Pengelolaan Akademik
Lampiran 39 Rencana Jadwal Supervisi Akademik
Lampiran 40 Format Penelaahan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Lampiran 41 Instrumen Supervisi Pelaksanaan Pembelajaran
Lampiran 42 Format Rencana Tindak Lanjut Supervisi Akademik 

Juknis Panduan Kerja Kepala Sekolah Terbaru

Untuk lebih jelasnya terkait Panduan Kerja Kepala Sekolah, Silahkan unduh file PDF di bawah ini:


PPG

Rapor

SOAL-SOAL