Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan

Soal Lainya:

• Teknologi informasi dan komunikasi telah… Teknologi informasi dan komunikasi telah mendatangkan manfaat bagi pemerintahan di Indonesia yaitu A. Pembelajaran jarak jauh B. Memperluas lapangan kerja…
• Usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah… Usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah Internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan…
• Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan… Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara disebut kekuasaan A. Eksaminatif B. Eksekutif…
• Pemerintahan indonesia mengeluarkan kebijakan… Pemerintahan indonesia mengeluarkan kebijakan larangan impor barang tertentu yang bertujuan untuk A. Mengurangi subsidi bbm, bagi industri B. Melindungi produsen…
• Aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal… Aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika memiliki peranan besar bagi negara Indonesia. Berikut ini yang bukan merupakan contoh aktualisasi Bhineka…
• Masa transisi 1966-1967 diwarnai dernonstrasi… Masa transisi 1966-1967 diwarnai dernonstrasi mahasiswa. Maraknya gerakan mahasiswa pada masa itu menunjukkan a. Keinginan mahasiswa mengadakan reformasi birokrasi b.…
• Setelah rasululloh saw wafat kepemimpinan… Setelah rasululloh saw wafat kepemimpinan pemerintahan islam di madinah dilanjutkan oleh Dinasti umayyah Dinasti abbasiyah Dinasti ayyubiyah Khulafaur rasyidin Semua…
• Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan… Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan a. Pemerintah,Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara…
• Menurut John Locke kekuasaan negara dapat dibagi… Menurut John Locke kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu A. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif B.…
• Tanah adalah milik negara, maka rakyat harus menyewa… Tanah adalah milik negara, maka rakyat harus menyewa tanah kepada negara. Hal inilah yang melatarbelakangi sistem sewa tanah pada masa…
• Sebab Umum terjadinya gerakkan Reformasi adalah Sebab Umum terjadinya gerakkan Reformasi adalah A. Dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen B. Ketidak adilan dibidang…
• Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan… Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan mengandung arti bahwa Kekayaan wilayah Nusantara adalah milik bersama bangsa Setiap warga negara…
• Gubernur Jenderal VOC yang memindahkan pusat… Gubernur Jenderal VOC yang memindahkan pusat pemerintahan VOC dari Ambon ke Batavia adalah a. J. Pieterzoon Coen b. Van den…
• Ikut campurnya Belanda dalam urusan internal… Ikut campurnya Belanda dalam urusan internal kerajaan Banten mengakibatkan A. Terjadinya perebutan kekuasaan kerajaan Banten B. Banyaknya korupsi di pemerintahan…
• Dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden… Dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden berkedudukan sebagai Kunci Jawaban: kepala negara Dilansir dari Ensiklopedia, Dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden berkedudukan…
• Polis Sparta dan Athena sangat maju. Penyebab utama… Polis Sparta dan Athena sangat maju. Penyebab utama sparta tidak dapat mempersatukan seluruh negara kota yunani di bawah kendalinya? a.…
• ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini… ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal A. 1…
• Gambaran mengenai sistem politik dan pemerintahan… Gambaran mengenai sistem politik dan pemerintahan Hidu- Budha dapat dilihat pada prasasti kerajaan A. Aceh B. Kutai C. Malaka D.…
• Pernyataan berikut ini bukan merupakan pokok-pokok… Pernyataan berikut ini bukan merupakan pokok-pokok pemikiran teori kedaulatan negara A. Keberadaan hukum merupakan kehendak negara B. Rakyat adalah pemegang…
• Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah a. Peningkatan pemerintahan pusat b. Peningkatan kewenangan pemerintah kabupaten/kota c. Peningkatan kewenangan pemerintah provinsi…