Dapodik Bangkalan: tunjangan
Tampilkan postingan dengan label tunjangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label tunjangan. Tampilkan semua postingan

PERMENDIKBUD NO. 33 Tahun 2018 Tentang Juknis Penyaluran Aneka Tunjangan Guru

PERMENDIKBUD Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Juknis Penyaluran Aneka Tunjangan Guru
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi (TPG), Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dengan diterbitkannya Permendikbud Nomor 33 Tahun 2018 untuk menggantikan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018.

Berikut Poin-Poin Mengenai Penetapan PERMENDIKBUD No. 33 Tahun 2018

KRITERIA PENERIMA DAN MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI 

A. Tujuan 
Penyaluran Tunjangan Profesi bertujuan untuk:
1. memberi penghargaan kepada Guru PNSD sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; 
2. mengangkat martabat Guru PNSD, meningkatkan kompetensi GuruPNSD, memajukan profesi Guru PNSD, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu; dan
3. membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru PNSD profesional.

B. Kriteria Penerima Tunjangan Profesi Kriteria Guru PNSD penerima Tunjangan Profesi sebagai berikut:
1. berstatus sebagai Guru PNSD yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dan mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat pada Dapodik;
2. aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informasi dan komunikasi, pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki; 
3. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;
4. memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
5. memenuhi beban kerja Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. memiliki nilai hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik”; 
7. mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. tidak beralih status dari Guru, Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, Guru yang mendapat tugas tambahan atau Guru
yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan; dan 
9. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru PNSD atau dinas pendidikan bagi pengawas sekolah.
Ketentuan pada angka 1 sampai dengan angka 9 berlaku juga bagi:
1. guru yang mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan pola Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) paling banyak 100 (seratus) jam (14 hari kalender) dalam bulan yang sama, dan mendapat izin/persetujuan dari dinas pendidikan setempat;
2. Guru berstatus CPNSD, maka tunjangan profesinya dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokoknya; 
3. Guru PNSD dalam golongan ruang II;
4. PNSD dalam golongan ruang II, III, atau IV yang diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan, maka tunjangan profesinya akan dibayarkan setelah ada perubahan menjadi jabatan fungsional guru berdasarkan Surat Keputusan dari Badan Kepegawaian Negara; dan
5. Guru PNSD yang berdasarkan kepentingan nasional dan merupakan Guru Garis Depan (GGD), dapat serta merta menerima Tunjangan Profesi selama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan bertugas di lokasi penempatan pada bulan tahun berkenaan, dan/atau sesuai dengan ketersediaan Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, GGD tersebut tetap menerima Tunjangan Profesi pada tahun ketiga dan seterusnya apabila yang bersangkutan memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi.

C. Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi

1. Sumber Data
Data yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kekinian. 

2. Sebelum Penerbitan SKTP
a. Operator sekolah menginput dan/atau memperbarui data Guru PNSD dengan benar melalui aplikasi Dapodik, terutama data sekolah induk, beban kerja, golongan/masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian (PNS/bukan PNS).
b. Guru PNSD wajib memastikan bahwa data yang akan dikirimkan ke dapodik telah diinput dan/atau diperbaiki oleh operator sekolah dengan benar. 
c. Data Guru PNSD yang diinput dan/atau diperbaiki oleh operator sekolah sepenuhnya menjadi tanggungjawab masing-masing Guru PNSD.
d. Guru PNSD dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengakses data Guru PNSD secara daring (online) pada info Guru dan Tenaga Kependidikan (info GTK) yang dapat diakses melalui website dan aplikasi smartphone.
e. Apabila data yang ditampilkan pada info GTK masih terdapat kesalahan, maka Guru PNSD dapat memperbaiki melalui Dapodik sebelum SKTP Guru PNSD yang bersangkutan terbit.
f. Guru PNSD wajib memberikan bukti cetak/print out info GTK yang sudah tertulis “status validitas data tunjangan profesi VALID” pada bagian atas laman info GTK dan telah ditandatanganinya kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Guru PNSD memastikan nominal gaji pokok terakhir dengan benar.
g. Informasi pada info GTK telah dinyatakan kebenarannya dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang telah disetujui oleh kepala sekolah pada saat sinkronisasi Dapodik.
h. Guru PNSD dan operator sekolah melakukan proses penginputan dan/atau perbaikan data dengan ketentuan sebagai berikut:
1) mulai dari bulan Januari sampai dengan akhir bulan Februari tahun berkenaan untuk pembayaran tunjangan profesi semester I tahun berkenaan; dan
2) mulai dari bulan Juli sampai dengan akhir bulan Agustus tahun berkenaan untuk pembayaran tunjangan profesi semester II tahun berkenaan.
i. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan data Guru PNSD yang berhak mendapatkan tunjangan profesi melalui Sistem Informasi manajemen Tunjangan (SIM-Tun) apabila:
1) info GTK Guru PNSD bersangkutan telah valid sebagaimana dimaksud pada huruf f. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya memastikan nominal gaji pokok terakhir Guru PNSD yang bersangkutan sudah benar.
2) Guru PNSD bersangkutan hadir dan telah melaksanakan tugasnya di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
j. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data pada akhir bulan Maret dan akhir bulan September pada semester tahun berkenaan sebelum SKTP terbit. Dengan demikian tidak ada lagi pemberkasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini terkait dengan penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD.

3. Penerbitan dan Penyampaian SKTP
a. Kementerian melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menerbitkan SKTP berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.  
b. SKTP diterbitkan sebanyak 2 (dua) tahap dalam satu tahun dengan ketentuan sebagai berikut.
1) SKTP Tahap 1 (satu) terbit dimulai pada bulan Maret pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran tunjangan profesi semester I pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni (6 bulan) tahun berkenaan; dan
2) Sedangkan SKTP tahap 2 (dua) terbit dimulai pada bulan September pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran tunjangan profesi semester II pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember (6 bulan) tahun berkenaan.
c. SKTP yang diterbitkan oleh Kementerian dapat diunduh oleh dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi SIM-Tun.

4. Aplikasi Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (Hadir GTK)
  • a. Aplikasi Hadir GTK merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempercepat proses pembayaran Tunjangan Profesi.
  • b. Pencatatan kehadiran Guru PNSD dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Hadir GTK yang terdapat pada laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id.
  • c. Tata cara penggunaan aplikasi Hadir GTK diatur dalam pedoman penggunaan aplikasi Hadir GTK yang dapat diunduh di laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id
  • d. Aplikasi Hadir GTK efektif berlaku pada tahun ajaran 2018-2019.
  • e. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh hasil rekapitulasi kehadiran GTK melalui aplikasi Hadir GTK.
Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah khusus yang sulit untuk mendapatkan jaringan internet tidak diwajibkan untuk menggunakan Aplikasi Hadir GTK ini. 

Proses Penyaluran Tunjangan Profesi Guru TPG
Proses Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (SD)

Itulah Mekanisme Kriteria Penerima dan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Untuk Mekanisme Kriteria Penerima dan Penyaluran Tunjangan Khusus (Dasus) dan Tambahan Penghasilan bisa Bapak/Ibu Unduh melalui Link yang sudah saya siapkan di bawah ini. 

Download File PDF PERMENDIKBUD Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Juknis Penyaluran Aneka Tunjangan Guru

PERMENDIKBUD NO. 33 Tahun 2018 Tentang Juknis Penyaluran Aneka Tunjangan Guru

Demikianlah Informasi Seputar PERMENDIKBUD NO. 33 Tahun 2018 Tentang Juknis Penyaluran Aneka Tunjangan Guru yang dapat admin bagikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Perlu diketahui, admin dapodik bangkalan akan selalu mengupdate info-info maupun file terbaru yang berhubungan dengan pendidikan. untuk itu pantau terus website www.dapodikbangkalan.net

Panduan dan Pedoman PPG Reguler

Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen pasal 8 menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendididkan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Penyiapan Guru sebagai pendidik profesional dinyatakan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. Regulasi tersebut melandasi terjadinya reformasi guru di Indonesia dimana guru harus disiapkan melalui pendidikan profesi setelah program sarjana.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan mengacu kepada Standar Pendidikan Guru (Standar DikGu) yang mencakup standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

PENYELENGGARA PROGRAM STUDI PPG

 A. Persyaratan Penyelenggara Program Studi PPG

1. Kelembagaan
Program Studi PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan memperoleh ijin yang ditetapkan
oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.  Perguruan tinggi yang ditetapkan menjadi penyelenggara Studi  PPG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki akreditasi institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), diutamakan  peringkat Unggul (A), atau minimal Baik Sekali (B);
b. memiliki program studi kependidikan strata satu (S-1) yang terakreditas A  untuk program PPG yang akan diselenggarakan, kecuali  ditetapkan lain oleh Kemenristekdikti;
c. memiliki kemitraan dengan beberapa sekolah yang terakreditasi minimal B dan memenuhi persyaratan sebagai tempat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dibuktikan dengan piagam kerjasama;
d. memiliki badan/lembaga/unit atau sebutan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola Program Studi PPG;
e. memiliki badan/lembaga/unit atau sebutan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola program PPL; 
f. memiliki badan/lembaga/unit atau sebutan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola program Pengembangan Akademik Kependidikan; dan
g. memiliki badan/lembaga/unit atau sebutan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi penjaminan mutu internal perguruan tinggi.

SELEKSI CALON MAHASISWA 

Seleksi calon mahasiswa adalah tahapan yang sangat penting dari seluruh rangkaian proses mencetak guru profesional. Oleh karena itu harus ada suatu pola dan sistem yang handal. Kehandalan sistem ini ditunjukkan dengan kemampuan memilih calon-calon yang diprediksi setelah melalui Program Studi PPG dapat menjadi guru profesional.  
Program Studi PPG dapat diselenggarakan dalam bentuk PPG Bersubsidi dan PPG Swadana. PPG Bersubsidi adalah penyelenggaraan PPG yang pembiayaan pendidikannya dibantu oleh pemerintah.  PPG Swadana adalah penyelenggaraan PPG yang pembiayaan pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa. 

A. Persyaratan Calon Mahasiswa Program Studi PPG Bersubsidi 

1. Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi dengan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) minimal B dan dari program studi terakreditasi minimal B; 
2. Berusia setinggi-tingginya 28 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran;
3. Memiliki pengalaman mengajar 0-5 tahun pada saat pendaftaran;
4. Program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada program PPG;
5. Calon mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
6. IPK minimal 3,00;
7. Bebas Napza, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang;
8. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
9. Sehat rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah; 
10. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian; dan 
11. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti program PPG, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 dan disyahkan oleh Lurah/Kepala Desa.  

Untuk Lebih jelasnya terkait Alur dan Pedoman PPG, silakahkan Unduh file berupa PDF yang saya sediakan di bawah ini: 


Pembagian Zona Akses Login SIM PKB Guru Pembelajar


Akhir-akhir ini banyak permasalahan terkait susah mengakses / login di SIM PKB Guru Pembelajar, Hal tersebut dikarenakan terbatasnya spesifikasi server ditambah semakin banyak yang mengakses apalagi sekarang SIM PKB dijadikan Pintu masuk utama untuk mengecek InfoGTK terkait validasi data penerima Tunjangan.

Mengatasi hal tersebut, Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen memberlakukan Zona Waktu untuk meringankan beban server yang terbatas

Berikut jadwal pembagian zona waktu  akses login SIM PKB Guru Pembelajar


ZONA 1
(Pukul 06:00 - 10:00 WIB)
ZONA 2
(Pukul 11:00 - 14:00 WIB)
ZONA 3
(Pukul 15:00 - 18:00 WIB)
D.K.I. Jakarta,
Jawa Barat,
Aceh,
Sumatera Utara,
Sumatera Barat,
Riau,
Jambi,
Sumatera Selatan,
Lampung,
Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan
Jawa Tengah,
D.I. Yogyakarta,
Kalimantan Timur,
Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah,
Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara,
Maluku,
Bali,
Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur
Jawa Timur,
Papua,
Bengkulu,
Maluku Utara,
Banten,
Bangka Belitung,
Gorontalo,
Kepulauan Riau,
Papua Barat,
Sulawesi Barat,
Kalimantan Utara

Dan diluar waktu diatas dapat diakses seluruh wilayah.
Demikian pengumuman ini dibuat, mohon harap dimaklum.
Terima Kasih

Tim Admin Pusat
Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen, GTK

Cara Cek Info GTK Melalui SIM PKB Guru Pembelajar (VIDEO Panduan)


Informasi terkait Data Guru dan Tenaga Kependidikan calon penerima aneka tunjangan seperti tunjangan sertifikasi ataupun tunjangan fungsional guru dalam semester 1 tahun ajaran 2017/2018
periode Juli s/d Desember 2017.

Jika di periode-periode sebelumnya, untuk mengecek info gtk kita tinggal mengakses halaman http://info.gtk.kemdikbud.go.id/ dan memasukkan NUPTK/NIK/Nomor Sertifikat pendidik untuk bisa login, maka pada periode kali ini berbeda. Letak perbedaannya, yaitu kita diharuskan untuk mengakses terlebih dahulu di SIM PKB / Guru Pembelajaran untuk kemudian membuka INFO GTK melalui menu yang sudah disediakan di dalamnya. maka dari itu pastikan bapak/ibu guru sekalian sudah terdaftar di SIM PKB


Berikut Panduan Cara Cek Info GTK Melalui SIM PKB Guru Pembelajar

1. kunjungi situs resmi SIM PKB Guru Pembelajar https://app.simpkb.id/

2. Masukkan Nomor UKG dan Password



3. Cari dan Klik Menu Layanan Info GTK



4. maka akan tampil halaman Info GTK seperti gambar di bawah ini :



Catatan: 
Jika tidak bisa mengakses info GTK dengan keterangan "dari simpkb User ID, Password dan kode tidak boleh kosong,.." 

Solusinya adalah, Pastikan Nomor UKG sudah di entri pada aplikasi dapodik dan segera lakukan sinkron aplikasi dapodiknya.


Selain melalui panduan di atas, saya juga sudah menyiapkan video Tutorial lengkap Cara Cek Info GTK Melalui SIM PKB Guru Pembelajar (HD)




Alamat Cek INFO GTK Tahun 2018 (TERBARU)

Lembar Info PTK atau Lapor Tunjangan Dikdas (LTD) ialah fasilitas bagi guru/PTK yang disediakan oleh Direktorat P2TK Dikdas untuk membantu guru melakukan pengecekan hasil verifikasi data yang telah dikirim melalui sinkron aplikasi Dapodik.

Informasi terkait Data Guru dan Tenaga Kependidikan calon penerima aneka tunjangan seperti tunjangan sertifikasi ataupun tunjangan fungsional guru dalam semester 1 tahun ajaran 2017/2018
periode Juli s/d Desember 2017. Berikut Panduan untuk Mengecek Validasi Data PTK di Laman Info GTK Tahun 2017

https://www.dapodik-bangkalan.com/2017/10/cara-cek-info-gtk-melalui-sim-pkb-guru.html


1. Silahkan mengakses Halaman Login INFO GTK di situs http://info.gtk.kemdikbud.go.id/ atau melalui link berikut : INFO GTK KEMDIKBUD


2. Setelah muncul di Halaman Login Info GTK, maka untuk bisa masuk ke dalam halaman verifikasi data guru/PTK caranya ialah sebagai berikut ini:
a.  Masukkan NUPTK sebagai UserID
b.  Masukkan tanggal lahir sebagai password dengan format penulisan YYYYMMDD di mana:
     i.  YYYY= tahun lahir 4 digit
     ii. MM = bulan 2 digit
     iii.DD = tanggal lahir
     iv. Contoh:
     v. Tanggal lahir 10 januari 1968 maka cara menuliskannya ialah 19680110
c. Langkah selanjutnya ialah masukkan kode captcha yang berada di bawah password dengan benar.
d. Lakukan klik pada tombol “submit” kemudian silahkan tunggu laman verifikasi data termuat dengan sempurna
e. Jika masih terdapat ketidaksesuaian data di lembar info ptk dengan data asli, maka lakukan pengecekan data di aplikasi dapodik, segera lakukan perbaikan data dan lakukan proses sinkron ulang pada aplikasi dapodiknya.

Informasi penting terkait INFO GTK untuk Periode Juli - Desember Tahun 2017 

Bagi Guru PNS dan telah memiliki sertifikat pendidik harap memperhatikan antara lain :
1. Entry Gaji Pokok Berkala pada DAPODIK sudah sesuai dengan SK KGB yang berlaku dan jangan sampai nanti ada kesalahan pada penerbitan SK yang berakibat dinas pendidikan salah dalam hal realisasi
2. Entry NIP nya jangan sampe kebalik2 ya
3. Status aktif dan memiliki jabatan fungsional guru pada database BKN .. krn jika nga aktif dan bukan guru maka proses penerbitan SKTP akan di pending hingga ada klarifikasi dari guru ke BKD/BKN


Berikut cara cek INFOGTK terbaru yang hanya dapat di akses melalui link SIM PKB :


https://www.dapodik-bangkalan.com/2017/10/cara-cek-info-gtk-melalui-sim-pkb-guru.html

Validasi Dapodik Dan Syarat Penerbitan SKTP Untuk Mendapatkan Tunjangan Profesi Tahun 2017

kita sebagai operator dapodik tentunya harus memperhatikan betul terkait validasi data para pendidik di aplikasi dapodik guna memenuhi syarat-syarat penerbitan SKTP dan untuk mendapatkan tunjangan profesi. Jika terdapat data invalid di aplikasi dapodik, tentunya akan beresiko dipendingnya tunjangan profesi guru. Mengantisipasi akan ketidakvalidan data tersebut, maka Direktorat Jenderal GTK Kemdikbud telah menerbitkan panduan lengkap untuk para Operator dapodik yang di dalamnya memuat tentang panduan lengkap validasi pengisian data Guru pada Aplikasi Dapodikdas

Panduan Validasi Pengisian Dapodik Untuk Tunjangan Guru 2017 Ditjen GTK Kemdikbud ini memuat semua jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, SMA dan SMK. Untuk lebih jelasnya rekan-rekan bisa mengunduhnya langsung melalui link unduhan yang sudah saya siapkan di bawah postingan ini. Berikut salah satu panduan yang saya kutip langsung dari file tersebut: 

Tugas Tambahan yang diakui :

TK
1 Kepala Sekolah
SD
1 Kepala Sekolah
SMP
1 Kepala Sekolah
3 Wakil Kepala Sekolah maksimum, dengan perhitung :
   1 – 9  Rombel: 1 wakil kepala sekolah
   10 – 18 rombel : 2 wakil kepala sekolah
   19 –  ~ rombel : 3 wakil kepala sekolah
1 Kepala perpustakaan
1 Kepala Laboratorium

SMA
1 Kepala Sekolah
  1-3 Wakil Kepala Sekolah
  1 Kepala Laboratorium (SARPRAS HARUS SUDAH DI ENTRY DI DAPODIK)
  1 Kepala Perpustakaan (SARPRAS HARUS SUDAH DI ENTRY DI DAPODIK)
  K13
  Pembina pramuka ( 2 Jam/minggu)
    1-6     rombel : 1 pembina
    7-12   rombel : 2 pembina
    13-18 rombel : 3 pembina
    19-                 : 4 pembina

Tanggal Mulai Tugas (TMT) harus diisi dan Valid
Tanggal Selesai Tugas (TST) harus diisi jika sudah tidak menjabat
No SK Harus diisi dengan benar
Tugas Tambahan yang diakui adalah Tugas Tambahan pada Sekolah Induk/pangkal.
Jumlah Guru dengan Tugas Tambahan yang sama dalam satu sekolah tidak boleh melebihi ketentuan.
Jika Tugas Tambahan tidak valid maka Jumlah Jam Tugas Tambahan tidak diakui (= 0 jam)

1. SK Tunjangan Profesi (SKTP) berlaku selama 6 bulan sesuai dengan masa pembelajaran satu semester.
2. SKTP untuk pembayaran periode Januari sd Juni 2016 mengacu pada data dapodik.
3. Guru guru yang telah mendapat SKTP dan dibayarkan tunjangannya untuk Triwulan 1 harus tetap menjaga ke-valid-an datanya sampai akhir semester agar tunjangan Triwulan 2 tetap dibayarkan

FILE PANDUAN VALIDASI DAPODIK UNTUK PENERBITAN SKTP & PENCAIRAN TUNJANGAN GURU TAHUN 2017 - DOWNLOAD

PPG

Dapodik

1 Lembar