Badan Wakaf Indonesia didirikan berdasarkan
A. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004
B. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
C. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2003
D. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003
Kunci Jawaban : B. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Dilansir dari Ensiklopedia, реrtаnуааn dаrі sоаl diatas, menyimpulkan bаhwа jаwаbаn dаrі ѕоаl tеrѕеbut B. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Disclaimer : Latihan soal dan jawaban ini bukan bocoran penilaian harian. Ini hanya sebagai referensi belajar bagi siswa. Jika ada kes maan soal maka itu hanya kebetulan saja.
Soal Lainya:
- Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945… Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 membahas tentang A. Konstitusi B. Dasar negara C. Undang-Undang Dasar…
- Menurut UU No 32 tahun 2004, setiap orang yang… Menurut UU No 32 tahun 2004, setiap orang yang sengaja mengubah hasil penghitungan suara akan diancam dengan pidana A. 3…
- Dalam undang - undang yang ada apa yang dimaksud… Dalam undang - undang yang ada apa yang dimaksud dengan kearsipan A. hal-hal yang berkenaan dengan arsip B. Kegiatan yang…
- Pemerintah mengatur syarat dan tata cara perhitungan… Pemerintah mengatur syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dalam A. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun…
- Aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari… Aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan merupakan makna alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945…
- Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik… Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat empat pokok pikiran yang merupakan pancaran dari falsafah negara. Pokok…
- PERMENDIKBUD NO. 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan… Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,…
- Berdasarkan pasal 19 Ayat (1) anggota DPR dipilih melaui Berdasarkan pasal 19 Ayat (1) anggota DPR dipilih melaui a. keputusan presiden b. pemilihan umum c. undang-undang d. ketetapan MPR…
- Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan tugas… Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan A. Mencegah terjadinya praktik politik uang di…
- Penegasan bawa Pancasila sebagai dasar negara… Penegasan bawa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terdapat pada ketetapan MPR Nomor A. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor…
- Tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang… Tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang tertinggi adalah a. Perpu b. Undang-undang c. UUD d. PP e. Keppress Kunci…
- DPR Dukung Penuh Pengangkatan Guru Honorer 35 Tahun… DPR Dukung Penuh Pengangkatan Guru Honorer 35 Tahun ke Atas Menjadi PNS Tanpa Tes, Akankah Pemerintah Mengamini ?Dukungan pengangkatan guru…
- Hewan -hewan berikut yang dilindungi Undang -undang adalah? Hewan -hewan berikut yang dilindungi Undang -undang adalah? Harimau, Sapi, dan Banteng Buaya, Bunglon dan Biawak Gajah, Kera dan Kambing…
- Tokoh yang mengeluarkan Undang-Undang Agraria 1870… Tokoh yang mengeluarkan Undang-Undang Agraria 1870 di zaman Hindia Belanda adalah a. Herman Williem Daendles b. Willem Janssen c. Van…
- Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang… Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal…
- Alasan diubahnya kalimat sila Pancasila tersebut adalah Alasan diubahnya kalimat sila Pancasila tersebut adalah A. adanya keberatan dari pemerintah Jepang B. perbedaan antarpeserta sidang Panitia Sembilan C.…
- JUKNIS / Pedoman GURU SMP Prestasi Tahun 2019 Pemilihan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru…
- Berikut bukan termasuk kesepakatan yang dihasilkan… Berikut bukan termasuk kesepakatan yang dihasilkan panitia Perancang Undang-Undang dasar pada tanggal 11 Juni 1945, yaitu a. bentuk unitarisme b.…
- Panduan dan Pedoman PPG Reguler Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen pasal 8 menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,…
- Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan… Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah diperbarui melalui peraturan gubernur? a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor…