Share
Sebelum adanya UU No. 15 Tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu diatur oleh
A. UU No. 32 Tahun 2004
B. UU No. 22 Tahun 2007
C. UU No. 12 Tahun 2003
D. UU No. 24 Tahun 2007
Kunci Jawaban : B. UU No. 22 Tahun 2007
Pembahasan : Dilansir dari Ensiklopedia, Sebelum adanya UU No. 15 Tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu diatur oleh UU No. 22 Tahun 2007
Soal Lainya:
- KPU Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan… KPU Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak 2024 adalah A. Peraturan KPU No…
- Modal sebesar Rp. 2.000.000,- disimpan di bank… Modal sebesar Rp. 2.000.000,- disimpan di bank dengan suku bunga majemuk 2% per tahun. Besar modal pada akhir tahun kedua…
- Apakah yang khas dari perkembangan sosial emosi di… Apakah yang khas dari perkembangan sosial emosi di umur 12 sampai 15 tahun? A. Banyak berhubungan dengan kawan dibanding ayah…
- Modal sebesar Rp. 2.000.000,- disimpan di bank… Modal sebesar Rp. 2.000.000,- disimpan di bank dengan suku bunga majemuk 2% per tahun. Besar modal pada akhir tahun kedua…
- Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan… Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan…
- Sensus di Indonesia rata-rata dilaksanakan setiap… Sensus di Indonesia rata-rata dilaksanakan setiap berapa tahun sekali? A. 4 tahun B. 5 tahun C. 8 tahun D. 9…
- Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu… Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh A. UU No. 22 Tahun 2007 B. PP 6 Tahun…
- KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat… KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat…
- Selisi umur adik dan kakak adalah 9 tahun. Jika… Selisi umur adik dan kakak adalah 9 tahun. Jika perbandingan umur mereka adalah 4: 7, tentukan umur kakak A. 12…
- Pemerintah mengatur syarat dan tata cara perhitungan… Pemerintah mengatur syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dalam A. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun…
- Batas maksimal dapat menentukan anak seorang… Batas maksimal dapat menentukan anak seorang kewarganegaraannya akibat perkawinan campuran adalah A. 15 tahun B. 16 tahun C. 17 tahun…
- Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan… Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah diperbarui melalui peraturan gubernur? a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor…
- Salah satu prinsip penyelenggaraan Pemilu yang… Salah satu prinsip penyelenggaraan Pemilu yang mengakomodir semua kelompok masyarakat bisa terlibat dalam Pemilu adalah A. Transparan B. Efektif C.…
- Penemuan Yupa di Kutai Timur yang di buat sekira… Penemuan Yupa di Kutai Timur yang di buat sekira tahun 400 masehi menunjukkan a. pada tahun 400 masehi peradapan bangsa…
- Pemilu pertama yang memilih presiden secara langsung… Pemilu pertama yang memilih presiden secara langsung oleh rakyat dilaksanakan pada tahun A. 1997 B. 1999 C. 2001 D. 2004…
- Berikut ini yang bukan termasuk tujuan… Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis B. mewujudkan pemilu yang adil…
- Pada tahun 2000 penduduk Indonesia berjumlah… Pada tahun 2000 penduduk Indonesia berjumlah 209.597.000. Pertumbuhan penduduk 1,6%. Berapa jumlah penduduk setelah 44 tahun? A. 419.194.000 jiwa B.…
- Ambang batas suara untuk kursi DPR (Parliamentary… Ambang batas suara untuk kursi DPR (Parliamentary Threshold) pertama kali diterapkan pada pemilu tahun A. 2004 B. 2009 C. 2014…
- UU No 43 tahun 2007 Ps. 15. (3) menyebutkan bahwa… UU No 43 tahun 2007 Ps. 15. (3) menyebutkan bahwa syarat mendirikan perpustakaan adalah, kecuali A. Meminta Ijin berdiri kepada…
- Berikut ini regulasi yang berkaitan dengan tugas… Berikut ini regulasi yang berkaitan dengan tugas bank umum adalah a. UU No. 22 Tahun 1999 b. UU No. 10…