Share
Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh
A. UU No. 22 Tahun 2007
B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
C. PP 6 Tahun 2005
D. UU No. 32 Tahun 2004
Kunci Jawaban : B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
Pembahasan : Dilansir dari Ensiklopedia, Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
Soal Lainya:
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 22… Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan komponen rencana pembelajaran…
- Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan… Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah diperbarui melalui peraturan gubernur? a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor…
- JUKNIS / Pedoman GURU SMP Prestasi Tahun 2019 Pemilihan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru…
- Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran… Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara…
- Selisi umur adik dan kakak adalah 9 tahun. Jika… Selisi umur adik dan kakak adalah 9 tahun. Jika perbandingan umur mereka adalah 4: 7, tentukan umur kakak A. 12…
- KPU Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan… KPU Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak 2024 adalah A. Peraturan KPU No…
- Pemilu pertama yang memilih presiden secara langsung… Pemilu pertama yang memilih presiden secara langsung oleh rakyat dilaksanakan pada tahun A. 1997 B. 1999 C. 2001 D. 2004…
- Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah… Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi memutus paling lama sengketa hasil pemilu A. 60 hari setelah diterimanya permohonan…
- Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah… Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak B. Proporsional terbuka C. First past…
- Juknis Pedoman Kepala Sekolah Prestasi Tahun 2019 Kegiatan Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2019 merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian…
- Penduduk suatu wilayah pada tahun 1990 berjumlah 158… Penduduk suatu wilayah pada tahun 1990 berjumlah 158 juta Jiwa, dengan angka pertumbuhan penduduk 2,5%. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk…
- Pemerintah mengatur syarat dan tata cara perhitungan… Pemerintah mengatur syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dalam A. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun…
- Ini dia JUKNIS Pedoman Guru Prestasi Terbaru tahun 2019 Pemilihan Guru Sekolah Dasar (SD) Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan menumbuhkan…
- Modal sebesar Rp. 2.000.000,- disimpan di bank… Modal sebesar Rp. 2.000.000,- disimpan di bank dengan suku bunga majemuk 2% per tahun. Besar modal pada akhir tahun kedua…
- Penemuan Yupa di Kutai Timur yang di buat sekira… Penemuan Yupa di Kutai Timur yang di buat sekira tahun 400 masehi menunjukkan a. pada tahun 400 masehi peradapan bangsa…
- Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum… Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan contoh hak legal warga negara yang tertuang dalam A. UU Nomor 9 Tahun…
- Batas usia minimal menurut UU No. 16 Tahun 2019 baik… Batas usia minimal menurut UU No. 16 Tahun 2019 baik laki-laki maupun perempuan adalah A. 17 tahun B. 18 tahun…
- Permendikbud No 18 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS… Permendikbud No 18 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS 2019 Terbaru Untuk SD, SMP, dan SMA/SMK - Petunjuk Teknis Bantuan Operasional…
- Landasan demokrasi di indonesia yang diartikan… Landasan demokrasi di indonesia yang diartikan sebagai kebebasan berpendapat, berkumpul di indonesia diatur dalam … UUD Negara RI Tahun 1945?…
- Pemerintah Orde Baru berhasil menyelenggarakan… Pemerintah Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilu sebnyak 6 kali, yaitu pada tahun a. 1971, 1976, 1982, 1988, 1991, 1997 b.…