Share
Sumber dasar hukum nasional, yaitu Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945. Hal ini termuat dalam
a. Tap MPR Nomor IV/MPR/2000
b. Tap MPR Nomor V/MPR/ 2000
c. Tap MPR Nomor I/MPR/1999
d. Tap MPR Nomor II/MPR/1999
e. Tap MPR Nomor III/MPR/2000
Kunci Jawaban : e. Tap MPR Nomor III/MPR/2000
Pembahasan : Dilansir dari Ensiklopedia, Sumber dasar hukum nasional, yaitu Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945. Hal ini termuat dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000
Soal Lainya:
- Suatu atom X bermuatan -2. Jika nomor atom dan nomor… Suatu atom X bermuatan -2. Jika nomor atom dan nomor massa atom tersebut 8 dan 16, jumlah elektronnya adalah A.8…
- Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2002 adalah… Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2002 adalah “Tentara Nasional Indonesia” ditetapkan dan digantikan menjadi A. Pasukan tempur B. Angkatan bersenjata…
- Apabila anda melakukan hubungan langsung/telepon ke… Apabila anda melakukan hubungan langsung/telepon ke luar negeri,dengan cara menekan/memutar nomor a. Kode negeri + kode awal + kode wilayah…
- Pancasila merupakan Philosofische Gronslag yang… Pancasila merupakan Philosofische Gronslag yang berarti Pancasila A. Sumber dari segala segala sumber hukum B. Sumber dari kehidupan berbangsa C.…
- Sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat… Sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat bangsa Indonesia serta cita-cita yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional adalah…
- Perhatikan gambar berikut!Nomor berapakah yang… Perhatikan gambar berikut!Nomor berapakah yang menunjukkan bahwa tempat pertemuan antara baris dengan kolom adalah nomor? 1 2 3 4 Kunci…
- Pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan… Pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan kewajiban warga negara yang termuat dalam UUD 1945 adalah A. Kewajiban membayar pajak B.…
- Sesuai dengan tuntutan Permendikbud Nomor 37 Tahun… Sesuai dengan tuntutan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Dasar, pasangan target KD terdiri atas Kompetensi Dasar A. Inti…
- Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan… Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal tersebut termasuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang Ekonomi…
- Nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri atas tiga… Nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri atas tiga angka denagn angka pertama tidak nol. Banyak nomor pegawai yang ganjil adalah…
- Dasar hukum yang dipakai untuk melakukan amandemen… Dasar hukum yang dipakai untuk melakukan amandemen UUD 1945 adalah? Pasal 31 dan pasal 21 Pasal 3 dan pasal 37…
- Atom Cl memiliki nomor atom 17. Atom tersebut akan… Atom Cl memiliki nomor atom 17. Atom tersebut akan stabil dengan membentuk ion A. Cl– B. Cl2 C. Cl+ D.…
- Cara pandang Indonesia tentang diri dan… Cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945 disebut A. Integrasi nasional…
- Daftar arsip dinamis yang dimuat pada nomor… Daftar arsip dinamis yang dimuat pada nomor sebelumnya meliputi dua daftar arsip, yaitu daftar….dan daftar a. Arsip aktif dan arsip…
- Berkurangnya tumbuhan faunaDampak pemanasan global… Berkurangnya tumbuhan faunaDampak pemanasan global ialah ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 5 3, 4, 5 2, 3, 5 1, 2,…
- Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum… Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan contoh hak legal warga negara yang tertuang dalam A. UU Nomor 9 Tahun…
- Pada tahun 1990 penduduk Indonesia jumlahnya 179… Pada tahun 1990 penduduk Indonesia jumlahnya 179 juta jiwa, tingkat pertumbuhan penduduk 1,98%. Berapakah jumlah penduduk tahun 2000? A. 325.557.000…
- Yang termasuk luaran jangka panjang dari kurikulum… Yang termasuk luaran jangka panjang dari kurikulum nasional adalah A. Capaian pembelajaran B. Profil Pelajar Pancasila C. Alur tujuan pembelajaran…
- Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara fungsi UUD… Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara fungsi UUD 1945, merupakan A. ideologi bangsa B. falsafah bangsa C. sumber hukum tertulis D.…
- Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur… Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan predisen Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 102…