Share
Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan predisen Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
- 101 Tahun 2001
- 102 Tahun 2001
- 103 Tahun 2001
- 101 Tahun 2002
- Semua jawaban benar
Kunci Jawaban : C. 103 Tahun 2001
Pembahasan : Dilansir dari Ensiklopedia, Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan predisen Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001
Soal Lainya:
- Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu… Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh A. UU No. 22 Tahun 2007 B. PP 6 Tahun…
- Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan negara… Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan negara Indonesia yang benar menurut UU No. 12 Tahun 2011 adalah.? 3-1-6-5-2-7-4 3-5-1-6-4-7-2 4-3-1-7-5-6-2 4-7-3-1-2-5-6 Semua…
- Lembaga tertinggi negara dalam sistem pemerintahan… Lembaga tertinggi negara dalam sistem pemerintahan republik presidensial adalah A. Presiden B. Mahkamah Agung (MA) C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)…
- Partai Apodeti adalah Partai yang menghendaki untuk… Partai Apodeti adalah Partai yang menghendaki untuk bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke 27. Partai ini dipimpin oleh a.…
- Pokok pikiran persatuan, merupakan pokok pikiran yang ke Pokok pikiran persatuan, merupakan pokok pikiran yang ke A. Satu Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. B. Dua…
- Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945… Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen adalah A. pendahuluan, isi pokok, dan penjelasan B. pembukaan, pasal-pasal, penjelasan…
- Presiden Suharto secara resmi mengundurkan diri dari… Presiden Suharto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal a. 12 Mei 1998 b. 14…
- Penegasan bawa Pancasila sebagai dasar negara… Penegasan bawa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terdapat pada ketetapan MPR Nomor A. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor…
- Garuda Pancasila diresmikan sebagai lambang negara… Garuda Pancasila diresmikan sebagai lambang negara pertama kali pada sidang kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950 15…
- Gerakan pemberontakan APRA (1950) di Bandung… Gerakan pemberontakan APRA (1950) di Bandung dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, di bawah ini tujuan utama APRA, kecuali? Ingin mengamankan…
- Berisi segala macam bentuk peraturan yang mengatur… Berisi segala macam bentuk peraturan yang mengatur pemerintahan Republik Indonesia dan merupakan sumber tertinggi Negara Indonesia adalah ciri dari? A.…
- Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia sebelum… Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD Negara RI tahun 1945 adalah A. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama…
- Pasal 15 UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008… Pasal 15 UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementrian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementrian negara…
- Bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan… Bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? a. Perjuangan dan pengorbanan b. Peperangan c. Balas…
- Pokok pikiran yang ketiga Pembukaan UUD Negara… Pokok pikiran yang ketiga Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah A. Negara meindungi segenap bangsa Indonesia dan…
- KPU Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan… KPU Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak 2024 adalah A. Peraturan KPU No…
- Pengadilan hak asasi manusia diatur dalam salah satu… Pengadilan hak asasi manusia diatur dalam salah satu instrumen Pancasila, yaitu a.Keppres No. 129 tahun 1998 b. Keppres No. 181…
- Landasan demokrasi di indonesia yang diartikan… Landasan demokrasi di indonesia yang diartikan sebagai kebebasan berpendapat, berkumpul di indonesia diatur dalam … UUD Negara RI Tahun 1945?…
- Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang… Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal…
- Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik… Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat empat pokok pikiran yang merupakan pancaran dari falsafah negara. Pokok…