Share
Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu adalah
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Bawaslu
D. KPU
E. DKPP
Kunci Jawaban : B. Mahkamah Konstitusi
Pembahasan : Dilansir dari Ensiklopedia, Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu adalah Mahkamah Konstitusi
Soal Lainya:
- Berikut ini termasuk Tugas, wewenang, dan kewajiban… Berikut ini termasuk Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali A. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir…
- Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam… Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,…
- Salah satu kewenangan Pengadilan Tinggi adalah Salah satu kewenangan Pengadilan Tinggi adalah A. memutus sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan di daerah hukumnya…
- Lembaga negara sebelum amandemen UUD Tahun 1945 yang… Lembaga negara sebelum amandemen UUD Tahun 1945 yang tidak terdapat dalam struktur ketatanegaraan RI sesudah amandemen UUD Tahun 1945 adalah…
- Pemilu pertama yang memilih presiden secara langsung… Pemilu pertama yang memilih presiden secara langsung oleh rakyat dilaksanakan pada tahun A. 1997 B. 1999 C. 2001 D. 2004…
- Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan… Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu, kecuali A Pengawas TPS B. Peserta Pemilu C. Bawaslu…
- Lembaga sosial yang berperan mengatur kehidupan… Lembaga sosial yang berperan mengatur kehidupan berkaitan dengan ketatanegaraan disebut? Lembaga politik Lembaga ekonomi Lembaga hukum Lembaga agama Semua jawaban…
- Menjelang akhir jam istirahat kantor, di beberapa… Menjelang akhir jam istirahat kantor, di beberapa stasiun televisi menayangkan acara live pembacaan putusan sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019 di…
- KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib… KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama…
- Berikut ini yang bukan termasuk tujuan… Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis B. mewujudkan pemilu yang adil…
- Ambang batas suara untuk kursi DPR (Parliamentary… Ambang batas suara untuk kursi DPR (Parliamentary Threshold) pertama kali diterapkan pada pemilu tahun A. 2004 B. 2009 C. 2014…
- Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU dalam… Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu A. Melakukan penyusunan…
- Keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan… Keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan system ketatanegaraan suatu negara merupakan pengertian dari a. Konstitusi dalam arti tertentu b. Konstitusi…
- Pasangan calon diusulkan partai politik atau… Pasangan calon diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan di perolehan kursi paling sedikit .....…
- Yang tidak termasuk dalam asas pelaksanaan pemilu adalah Yang tidak termasuk dalam asas pelaksanaan pemilu adalah A. Umum B. Rahasia C. Adil D. Terbuka E. Langsung Kunci Jawaban…
- Lembaga tertinggi negara dalam sistem pemerintahan… Lembaga tertinggi negara dalam sistem pemerintahan republik presidensial adalah A. Presiden B. Mahkamah Agung (MA) C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)…
- Berdasarkan UUD 1945, bentuk pemerintahan Indonesia… Berdasarkan UUD 1945, bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik dengan sistem kabinet presidensil. Sedangkan berdasarkan konstitusi RIS 1949 ialah A. Kesatuan…
- Berikut ini yag bukan ciri-ciri umum Lembaga social, yaitu Berikut ini yag bukan ciri-ciri umum Lembaga social, yaitu A. lembaga social memiliki adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, dan nilai-nilai…
- Dalam pemilu, pemilih harus memilih tanpa ada… Dalam pemilu, pemilih harus memilih tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan ini mengacu pada asas penyelenggaraan pemilu yang A.…
- Dalam proses memberikan grasi, Presiden sebagai… Dalam proses memberikan grasi, Presiden sebagai kepala negara harus mendapatkan persetujuan dari a. DPR b. Dewan Pertimbangan Daerah c. Mahkamah…