Permendikbud No 18 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS 2019 Terbaru Untuk SD, SMP, dan SMA/SMK – Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler atau dikenal dengan Juknis BOS tahun 2019 mengalami pembaharuan melalui lansiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2019.
Sejatinya pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah merilis Juknis BOS 2019 melalui Permendikbud no 3 tahun 2019. Namun pada bulan Mei lalu Mendikbud kembali merilis Permendikbud no 18 tahun 2019 sebagai Perubahan atas peraturan menteri sebelumnya terkait Juknis BOS Reguler.
Sebagai Peraturan yang bersifat perubahan dari peraturan sebelumnya, maka terdapat beberapa point yang mengalami perbaikan. Tentunya perubahan ini diharapkan agar penggunaan dana operasional sekolah lebih baik baik dari segi penggunaan maupun pelaporan.
Adapun terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penggunaan BOS Reguler kali ini. Salah satunya adalah larangan penggunaan dana BOS untuk beberapa keperluan. Dalam Juknis BOS ini terdapat 18 poin kegiatan dan belanja yang tidak boleh dari dana BOS diantaranya
a. Disimpan dengan maksud dibungakan
b. Dipinjamkan kepada pihak lain
c. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan bos dan semacamnya
d. Sewa aplikasi online untuk kegiatan PPDB.
e. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, seperti karya wisata, study banding, dan sebagainya.
f. Membayar Iuran MKKS, KKKS, KKG, MGMP, dan UPT Kecamatan, Kabupaten, dan semacamnya.
g. Membiayai akomodasi yang diselenggarakan oleh sekolah seperti sewa hotel, sewa gedung, dan lainnya.
h. Membeli seragam, pakaian, sepatu, bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi.
i. Digunakan untuk rehab berat.
Itulah sebagian dari larangan penggunaan dana BOS Reguler. Sejatinya masih banyak larangan lain yang harus dihindari pihak sekolah dalam menggunakan dana operasional sekolah. Oleh karena itu, bagi pihak sekolah, ataupun dinas terkait untuk benar-benar menggunakan dana bos sesuai juknis terbaru. Sehingga tidak ada kesalahan dalam membelanjakannya.
Selain terdapat larangan dalam Juknis BOS Reguler Terbaru 2019 juga terdapat penggunaan, dan beberapa poin penting lainnya yang harus dipahami oleh pihak satuan pendidikan dan dinas terkait. Untuk lebih detil dan rincinya silahkan simak permendikbud No 18 Tahun 2019 berikut terkait Juknis BOS Reguler untuk SD, SMP, SMA, dan SMK terbaru.
Permendikbud No 18 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS 2019 Terbaru
Download Juknis BOS 2019 (Permendikbud No 18 Tahun 2019) – KLIK DISINI
Itulah link download Juknis Bos 2019 terbaru yang merupakan Permendikbud No 18 tahun 2019. Semoga bermanfaat.
Soal Lainya:
- Juknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren Tahun 2021 Juknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren Tahun 2021Juknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren Tahun 2021 - Pada Kesempatan kali ini kami ingin membagikan artikel…
- PERMENDIKBUD NO. 33 Tahun 2018 Tentang Juknis… Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi (TPG), Tunjangan…
- CEK SEKARANG! Calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan… Sergur.id. Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan tahun 2019 (PPG Daljab 2019) angkatan 1 pada tanggal 7 maret 2019 sudah…
- Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur… Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan predisen Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 102…
- Permendikbud No. 4 Tahun 2019 tentang Juknis BOP Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan…
- RPP Kelas 5 Tema 6 Panas dan Perpindahannya Subtema… Masih seputar RPP, Jika sebelumnya saya bagikan RPP kelas 4 tema 6, maka kali ini saya akan bagikan RPP Kurikulum…
- RPP Kelas 2 Tema 5 Subtema 2 Pembelajaran 1 - 6… RPP Kelas 2 Tema 5 Subtema 2 Pembelajaran 1-6 Kurikulum 2013 Revisi 2019 - Guru dalam melaksanakan pembelajaran yang merupakan…
- KPU Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan… KPU Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak 2024 adalah A. Peraturan KPU No…
- Pemerintah mengatur syarat dan tata cara perhitungan… Pemerintah mengatur syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dalam A. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun…
- Pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019 Tetap… Pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019 Tetap Dilaksanakan, Berikut RegulasinyaPelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019 masih belum dilaksanakan sampai hari ini. Namun…
- PERMENDIKBUD NO. 51 TAHUN 2018 Tentang Juknis PPDB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik…
- Permendikbud No 38 Tahun 2020 Tentang Cara Mendapat… Permendikbud No 38 Tahun 2020 Tentang Cara Mendapat Sertifikat PendidikPermendikbud No 38 Tahun 2020 Tentang Cara Mendapat Sertifikat Pendidik -…
- Juknis Dan Tata Cara Penulisan Ijazah Tahun 2019… Juknis Dan Cara Penulisan Ijazah 2019 Untuk SD, SMP, SMA, dan SMK - Pemerintah melalui Dirjen Pendikan Dasar dan Menengah…
- Kumpulan Latihan Soal Try Out SD/MI MATEMATIKA Tahun 2019 Soal Ujian Try Out Matematika SD Tahun 2019 disertai Kunci Jawaban - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan kebijakan baru…
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 22… Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan komponen rencana pembelajaran…
- RPP Kelas 5 Tema 6 Panas dan Perpindahannya Subtema… Masih seputar RPP, Jika sebelumnya saya bagikan RPP kelas 4 tema 6, maka kali ini saya akan bagikan RPP Kurikulum…
- Juknis Bantuan Kuota Internet Kemendikbud Tahun… Juknis Bantuan Kuota Internet Kemendikbud Tahun 2021, Kuota Maksimal 15GB/BulanJuknis Bantuan Kuota Internet Kemdikbud - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5,…
- Berdasarkan jenis dan tingkatan peraturan… Berdasarkan jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang paling tinggi adalah…
- Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu… Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh A. UU No. 22 Tahun 2007 B. PP 6 Tahun…
- Perangkat Akreditasi Tahun 2019 (Lengkap dengan File… Perangkat Akreditasi 2019 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas instrumen, petunjuk teknis, data pendukung, dan sistem penskoran. Proses penyusunan dan…
dapodikbangkalan Situs berbagi informasi pendataan dapodikdas dan administrasi kurikulum 2013 revisi terbaru.
