Harapan Honorer K2 dan Non-K2 Usia di Atas 35 Tahun Diangkat PNS Kandas
dapodikbangkalan.net – Pupus sudah harapan Honorer K2 dan Non-K2 Usia di Atas 35 Tahun Diangkat PNS melalui revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penolakan pembahasan revisi UU ASN itu disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dengan agenda pembahasan tingkat pertama revisi UU ASN.
|
ilustrasi Honorer K2, image source jawapos |
Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang diinisiasi oleh DPR RI dan sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021.
“Kami memberikan apresiasi atas inisiasibel DPR RI untuk merevisi UU ASN. Namun, kami menilai UU ASN tersebut belum saatnya direvisi,” tegas Menteri Tjahjo seperti yg kami kutip dari jpnn.
Menurut Tjahjo Kumolo, Pemerintah sudah melakukan pembahasan internal tentang lima usulan DPR dalam revisi UU ASN yaitu penghapusan KASN, penetapan kebutuhan PNS, kesejahteraan PPPK, pengurangan ASN, dan pengangkatan honorer. Namun, sesuai kesepakatan pemerintah, hanya satu yang bisa dibahas dalam revisi UU ASN yaitu mengenai penghapusan KASN. Sebab, KASN itu merupakan domain pemerintah dan DPR.
Permasalahan Honorer dan Kesejahteraan ASN Bisa Diatur Dalam PP.
MenPAN-RB juga mengatakan bahwa UU ASN merupakan komitmen semua bangsa. Pelaksanaannya sudah mulai membawa hasil. Selain itu pemerintah saat ini juga sedang menyusun grand design manajemen ASN.
Pada kesempatan itu juga Tjahjo secara tegas menyatakan menolak pengaturan masalah honorer dimasukkan dalam undang-undang.
Pertimbangannya adalah masalah honorer dan kesejahteraan ASN bisa diatur dalam peraturan pemerintah. “Dalam hal kesejahteraan ASN dan tenaga honorer tidak perlu masuk dalam UU ASN,” imbuhnya.
Kesejahteraan PPPK Digodok Untuk Setara PNS
Saat ini pemerintah terus menggodok regulasi agar kesejahteraan PPPK termasuk pensiun setara PNS. Demikian juga untuk kesejahteraan PNS, pemerintah sudah menyiapkan beberapa PP di antaranya PP tentang Gaji dan Tunjangan PNS, PP tentang Pensiun dan Jaminan Hari Tua. “Kesemuanya sudah kami atur dan tinggal menunggu kondisi keuangan negara membaik. Sebenarnya sudah mau direalisasikan tahun lalu tetapi karena Covid-19 tertunda pelaksanaannya,” terang Tjahjo.
Kemendikbud Merekrut Satu Juta Guru PPPK.
Untuk penuntasan masalah honorer pemerintah sedang menyelesaikan lewat skema PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Saat ini pemerintah melalui Kemendikbud mulai melakukan terobosan dengan merekrut satu juta guru PPPK. “Dari lima unsur pokok alasan DPR untuk merevisi UU ASN, empat di antaranya adalah domain pemerintah. Terutama soal kesejahteraan ASN, pengurangan PNS, honorer akan kami atur dalam PP sehingga tidak perlu dimasukkan dalam undang-undang,” tegasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Samsul Rizal menyebutkan bahwa ada banyak honorer yang tidak terselesaikan hingga saat ini karena terganjal UU ASN. Itulah sebabnya DPR berpendapat perlu ada revisi UU ASN agar ada pasal yang jadi celah untuk memasukkan honorer di atas 35 tahun bisa diangkat menjadi PNS.
sumber : jpnn
Soal Lainya:
- Juknis Bantuan Kuota Internet Kemendikbud Tahun… Juknis Bantuan Kuota Internet Kemendikbud Tahun 2021, Kuota Maksimal 15GB/BulanJuknis Bantuan Kuota Internet Kemdikbud - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5,…
- Silabus dan RPP 1 Lembar Kelas 6 Semester 2 K13 Revisi 2020 Silabus dan RPP 1 Lembar Kelas 6 Semester 2 K13 Revisi - Administrasi Guru merupakan salah satu hal yang wajib…
- Silabus dan RPP 1 Lembar Kelas 5 Semester 2 K13 Revisi 2020 Silabus dan RPP 1 Lembar Kelas 5 Semester 2 K13 Revisi - Administrasi Guru merupakan salah satu hal yang wajib…
- Silabus dan RPP Kelas 3 Kurikulum 2013 / K13 Revisi… RPP Silabus K13 Kelas 3 Semester 2 Revisi 2018 - Setelah di artikel sebelumnya admin bagikan gratis File doc Silabus…
- Pokok pikiran persatuan, merupakan pokok pikiran yang ke Pokok pikiran persatuan, merupakan pokok pikiran yang ke A. Satu Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. B. Dua…
- Juknis PPDB Tahun 2021, Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Juknis PPDB Tahun 2021, Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA & SMK Tahun…
- Instrumen Pancasila Keppres No. 181 Tahun 1998… Instrumen Pancasila Keppres No. 181 Tahun 1998 mengatur tentang a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, maupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan…
- Salah satu negara maju yang ada di Benua Asia adalah… Salah satu negara maju yang ada di Benua Asia adalah Jepang. Faktor yang menjadikan negara ini menjadi negara maju adalah?…
- Perpres Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan… Perpres Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, Akhirnya Honorer Menjadi Pegawai PemerintahPerpres Nomor 98 Tahun 2020 Tentang…
- Aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari… Aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan merupakan makna alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945…
- Pemerintah mengatur syarat dan tata cara perhitungan… Pemerintah mengatur syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dalam A. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun…
- Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik… Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat empat pokok pikiran yang merupakan pancaran dari falsafah negara. Pokok…
- Bahasa Indonesia adalah Bahasa resmi negara.Hal ini… Bahasa Indonesia adalah Bahasa resmi negara.Hal ini dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? PASAL 35 PASAL…
- Silabus dan RPP 1 Lembar Kelas 2 Semester 2 K13 Revisi 2020 Perangkat administrasi Guru merupakan salah satu hal yang wajib dimiliki oleh seoarang pendidik dalam kegiatan proses belajar mengajar (KBM). Perangkat…
- 4 Alasan Guru Tidak Lagi PNS Mulai Tahun Depan, Adilkah ? 4 Alasan Guru Tidak Lagi PNS Mulai Tahun Depan, Adilkah ?Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa mulai tahun depan guru…
- ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini… ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal A. 1…
- Berdasarkan jenis dan tingkatan peraturan… Berdasarkan jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang paling tinggi adalah…
- Silabus dan RPP 1 Lembar Kelas 3 Semester 2 K13 Revisi 2020 Administrasi Guru merupakan salah satu hal yang wajib dimiliki oleh seoarang pendidik dalam kegiatan proses belajar mengajar (KBM). Perangkat Administrasi…
- Info PPPK 2022 : INI! Cara Buat Akun Pendataan… Sebelum tahu cara buat akun dalam pendataan tenaga honorer 2022 atau non ASN ketahui juga apa saja syarat dan ketentuan…
- Permendikbud No 38 Tahun 2020 Tentang Cara Mendapat… Permendikbud No 38 Tahun 2020 Tentang Cara Mendapat Sertifikat PendidikPermendikbud No 38 Tahun 2020 Tentang Cara Mendapat Sertifikat Pendidik -…