Share
Dalam memberikan grasi, maka Presiden selaku kepala negara harus meminta persetujuan dari
a. Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Pertimbangan Daerah
c. Mahkamah Konstitusi
d. Mahkamah Agung
e. Kejaksaan Agung
Kunci Jawaban : d. Mahkamah Agung
Pembahasan : Dilansir dari Ensiklopedia, Dalam memberikan grasi, maka Presiden selaku kepala negara harus meminta persetujuan dari Mahkamah Agung
Soal Lainya:
- Di bawah ini yang bukan hasil utama yang diharapkan… Di bawah ini yang bukan hasil utama yang diharapkan ketika kepala satuan pendidikan sudah efektif memberikan umpan balik? A. Guru…
- Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, rekapitulasi… Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat…
- Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati… Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik b. Aklamasi oleh Dewan…
- Kegiatan paling tepat yang dapat dilakukan Kepala… Kegiatan paling tepat yang dapat dilakukan Kepala Satuan Pendidikan untuk membantu pendidik menyiapkan diri sebelum observasi pembelajaran adalah? A. Membuat…
- Bagaimana pertanyaan pemantik yang dapat diajukan… Bagaimana pertanyaan pemantik yang dapat diajukan kepala satuan pendidikan untuk meminta pendidik merefleksikan hal baik dan yang perlu diperbaiki dari…
- Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah… Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak B. Proporsional terbuka C. First past…
- Faktor dibawah ini yang bukan merupakan factor… Faktor dibawah ini yang bukan merupakan factor pendorong tercapainya integrasi nasional,adalah ditandai dengan adanya? Persamaan dan kesetiakawanan yang agung antar…
- Raja Mataram yang berusaha untuk merebut kembali… Raja Mataram yang berusaha untuk merebut kembali Batavia dari tangan VOC adalah a. Sultan Agung b. Sultan Ageng Tirtayasa c.…
- Di Indonesia yang memiliki wewenang mengajukan calon… Di Indonesia yang memiliki wewenang mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah a. wakil rakyat b. kelompok penekan c. parlemen…
- Berikut adalah beberapa persyaratan yang harus… Berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar PTK dapat diterapkan secara kelembagaan, kecuali? Dukungan dari pihak sekolah Kebebasan bagi…
- Lembaga tertinggi negara dalam sistem pemerintahan… Lembaga tertinggi negara dalam sistem pemerintahan republik presidensial adalah A. Presiden B. Mahkamah Agung (MA) C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)…
- Salah satu implementasi semangat Sumpah Pemuda dalam… Salah satu implementasi semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah? Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia yang segolongan bersatu…
- Kabar Baik Bagi Guru Agama Yang Tidak Bisa Ikut… Kabar Baik Bagi Guru Agama Yang Tidak Bisa Ikut Rekrutmen PPPK 2021, DPR Bakal Panggil Menteri Agamadapodikbangkalan.net | Dewan Pengurus…
- Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia sebelum… Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD Negara RI tahun 1945 adalah A. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama…
- Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Mahkamah… Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama A. 60 (enam puluh)…
- Ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata… Ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, tindakan yang dapat dilakukan guru adalah? meminta wali…
- Sebelum terbentuknya MPR (Majelis Permusyawaratan… Sebelum terbentuknya MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), dalam menjalankan pekerjaannya presiden dibantu oleh a. komite nasional b. wakil presiden c. perdana…
- Dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden… Dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden berkedudukan sebagai Kunci Jawaban: kepala negara Dilansir dari Ensiklopedia, Dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden berkedudukan…
- Ketentuan UUD 1945 menyatakan, bahwa lembaga negara… Ketentuan UUD 1945 menyatakan, bahwa lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah? Majelis Permusyawaratan…
- Selain menetapkan provinsi dan gubernurnya, Sidang… Selain menetapkan provinsi dan gubernurnya, Sidang PPKI II juga menetapkan A. susunan departemen B. presiden dan wakil presiden C. kepolisian…