Share
Dalam Pemilu, Pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan Pemilu yang
A. Langsung
B. Umum
C. Bebas
D. Rahasia
E. Jujur dan Adil
Kunci Jawaban : C. Bebas
Pembahasan : Dilansir dari Ensiklopedia, Dalam Pemilu, Pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan Pemilu yang Bebas
Soal Lainya:
- Sebelum adanya UU No. 15 Tahun 2011, penyelenggaraan… Sebelum adanya UU No. 15 Tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu diatur oleh A. UU No. 32 Tahun 2004 B.…
- Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat… Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat mengenai pendidikan inklusif, kecuali A. strategi mencari cara dalam mengatasi hambatan karena gender,…
- DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara… DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara…
- Yang tidak termasuk dalam asas pelaksanaan pemilu adalah Yang tidak termasuk dalam asas pelaksanaan pemilu adalah A. Umum B. Rahasia C. Adil D. Terbuka E. Langsung Kunci Jawaban…
- Asas penyelenggaraan Kearsipan yang tepat diwakili… Asas penyelenggaraan Kearsipan yang tepat diwakili oleh pernyataan di bawah ini, kecuali. A. Andal, sistematis, utuh B. Kepastian hukum, keautentikan,…
- Salah satu prinsip penyelenggaraan Pemilu yang… Salah satu prinsip penyelenggaraan Pemilu yang mengakomodir semua kelompok masyarakat bisa terlibat dalam Pemilu adalah A. Transparan B. Efektif C.…
- Berikut pernyataan di bawah ini adalah langkah dalam… Berikut pernyataan di bawah ini adalah langkah dalam menyusun Penerapan Asesmen Awal dalam 2 minggu pertama di awal tahun ajaran…
- Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran… Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara…
- Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan… Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali a. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu b. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon…
- Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan… Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan A. Prinsip-prinsip check…
- Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode… Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan…
- Parliementary threshold 4% untuk tingkat nasional,… Parliementary threshold 4% untuk tingkat nasional, mengandung arti A. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara…
- Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan,… Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK? a. Petugas Pemungutan Kecamatan b. Panitia Pemungutan Kecamatan…
- Berita acara penghitungan suara dan sertifikat… Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada siapa ? a. Saksi peserta…
- Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli… Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota A. MPR, DPR, dan Presiden B. MPR, DPR,…
- Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah… Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi memutus paling lama sengketa hasil pemilu A. 60 hari setelah diterimanya permohonan…
- Pemerintah Orde Baru berhasil menyelenggarakan… Pemerintah Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilu sebnyak 6 kali, yaitu pada tahun a. 1971, 1976, 1982, 1988, 1991, 1997 b.…
- Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan… Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat A. Permanen B. Ad…
- Dalam pemilu, pemilih harus memilih tanpa ada… Dalam pemilu, pemilih harus memilih tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan ini mengacu pada asas penyelenggaraan pemilu yang A.…
- Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum,… Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah A. Pasal 167 B.…